Navaswara.com – Sejarah Serang tak pernah berdiri sendiri. Kota ini tumbuh seiring perjalanan panjang Banten, melewati berbagai fase kekuasaan, dari masa kerajaan Hindu-Sunda, masuknya Islam pada awal abad ke-16, hingga berdirinya Kesultanan Banten sebagai pusat kekuatan baru di Nusantara. Pergeseran demi pergeseran itu bukan sekadar pergantian pemerintahan, melainkan rangkaian peristiwa yang membentuk identitas Serang sebagai kota yang lahir dari perebutan kuasa, konflik, dan perlawanan.
Sebelum abad ke-16, wilayah Banten masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Pusat pemerintahannya terletak di Banten Girang, sekitar tiga kilometer di selatan Kota Serang saat ini. Dari tempat inilah Prabu Pucuk Umum, putra Prabu Sidaraja dari Pajajaran, menjalankan kekuasaannya.
Situasi tersebut berubah drastis ketika pengaruh Islam mulai masuk ke Banten. Sunan Gunung Jati, atau Syarif Hidayatullah, menjadi tokoh kunci dalam proses penyebaran Islam di kawasan ini. Melalui proses yang berlangsung bertahap, kekuasaan Prabu Pucuk Umum runtuh. Pada rentang 1524–1525, berdirilah Kesultanan Banten sebagai kerajaan Islam yang menandai babak baru sejarah Serang.
Putra Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin, kemudian diangkat sebagai Sultan Banten pertama. Atas prakarsa sang wali, pusat pemerintahan dipindahkan dari Banten Girang ke Surosowan, wilayah yang kini dikenal sebagai Banten Lama. Perpindahan ini bukan sekadar soal lokasi, tetapi menandai orientasi baru Banten sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan.
Penobatan Maulana Hasanuddin pada 1 Muharram 933 Hijriah, bertepatan dengan 8 Oktober 1526, menjadi tonggak penting. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Serang.
Pelabuhan Dunia yang Mengundang Perebutan
Di bawah kepemimpinan para sultan penerusnya, Banten berkembang pesat. Pelabuhan Banten menjelma menjadi salah satu pusat perdagangan internasional, terutama untuk komoditas lada, yang menarik pedagang dari berbagai penjuru dunia.
Namun kejayaan itu sekaligus mengundang ancaman. Pada Juni 1596, rombongan Belanda yang dinakhodai Cornelis de Houtman mendarat di Pelabuhan Banten. Kedatangan mereka semula membawa misi dagang, tetapi sikap arogan dan ambisi politik segera memicu ketegangan.
Sejak saat itu, hubungan Banten dengan bangsa Eropa, terutama Belanda, tak pernah benar-benar damai. Konflik demi konflik mulai mewarnai kehidupan politik Kesultanan.
Sultan Ageng Tirtayasa dan Tragedi dari Dalam Istana
Puncak kejayaan Kesultanan Banten tercapai pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, yang berkuasa dari 1651 hingga 1680. Di bawah kepemimpinannya, Banten tampil sebagai kekuatan regional yang disegani. Perdagangan, pelayaran, dan kebudayaan berkembang pesat, sementara sikap tegas terhadap Kompeni Belanda membuat Banten tetap berdiri di luar kendali kolonial.
Namun justru dari dalam istana, kehancuran itu bermula.
Belanda menjalankan politik adu domba dengan memanfaatkan konflik antara Sultan Ageng dan putranya, Sultan Abdul Kahar yang dikenal sebagai Sultan Haji. Berbeda dengan ayahnya, Sultan Haji memilih bersekutu dengan Belanda demi kepentingan kekuasaan.
Pertentangan ayah dan anak ini melumpuhkan Kesultanan Banten dari dalam. Sultan Ageng akhirnya tersingkir, ditangkap melalui tipu muslihat, dan dipenjara di Batavia hingga wafat pada 1692. Meski demikian, perlawanan terhadap Belanda tidak pernah sepenuhnya padam. Atas kegigihannya melawan kolonialisme, Sultan Ageng Tirtayasa kelak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Runtuhnya Kesultanan dan Datangnya Kolonialisme
Sejak wafatnya Sultan Ageng, Kesultanan Banten perlahan kehilangan kedaulatannya. Para sultan berikutnya semakin berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Belanda. Hingga akhirnya, pada 1816, Belanda secara resmi mengambil alih kekuasaan dari Sultan terakhir, Sultan Muhammad Rafiudin.
Banten kemudian dibagi menjadi wilayah administratif kolonial. Serang ditetapkan sebagai salah satu wilayah dengan kepala pemerintahan bergelar regent atau bupati. Pangeran Aria Adi Santika diangkat sebagai Bupati Serang pertama, dengan pusat pemerintahan di Keraton Kaibon.
Kekuasaan Hindia Belanda berlangsung lebih dari satu abad, hingga Jepang masuk pada 1942. Pendudukan Jepang memang singkat, sekitar tiga setengah tahun, namun meninggalkan trauma dan penderitaan yang mendalam bagi masyarakat.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Serang menjadi bagian dari Republik Indonesia. Ulama dan tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam pemerintahan lokal. Ketika Belanda kembali melancarkan agresi militer, Banten dan Serang menjadi wilayah blokade yang bertahan dari serbuan.
Dalam kondisi terisolasi dari pemerintah pusat, Banten bahkan mencetak mata uang sendiri yang dikenal sebagai ORIDAB (Oeang Republik Indonesia Daerah Banten). Uang ini menjadi simbol perlawanan dan kedaulatan di tengah keterbatasan.
Belanda akhirnya angkat kaki pada 1949. Serang kemudian menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, sebelum resmi masuk ke Provinsi Banten pada 4 Oktober 2000.
Serang dan Jejak Sejarahnya Hari Ini
Serang adalah kota yang dibentuk oleh pergantian kekuasaan, konflik internal, dan perlawanan panjang terhadap penjajahan. Jejak sejarah itu mungkin tak selalu tampak di wajah kota modern hari ini. Namun di balik reruntuhan keraton, nama-nama kampung, dan cerita yang diwariskan turun-temurun, Serang menyimpan ingatan kolektif tentang kejayaan dan luka masa lalu, jejak yang terus hidup dan membentuk identitasnya hingga kini.