Navaswara.com – Pagi itu suasana di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terasa tenang. Ruangan kerja Prof. Pratikno tertata rapi dengan sentuhan Jawa yang subtil, ornamen kayu, komposisi ruang yang simetris, hangat tanpa kesan berjarak.
Ia menyambut tim Navaswara dengan segelas teh hangat. Gestur sederhana, tetapi mencerminkan watak kepemimpinan yang membumi.
Tema yang dibicarakan pagi itu adalah sesuatu yang sering dianggap domestik, bahkan remeh, yakni keluarga. Padahal, di situlah titik nol pembangunan.
“Seberapa pun kuat ekonomi, secanggih apa pun teknologi, fondasinya tetap keluarga,” ujarnya membuka percakapan.
Kalimat itu bukan slogan, melainkan kerangka berpikir.
Sebagai kementerian koordinator, Kemenko PMK bukan pelaksana teknis. Tidak membangun sekolah, tidak menyalurkan bantuan secara langsung.
“Tugasnya SKP: sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian lintas kementerian dan lembaga,” jelasnya.
Di tangan Prof. Pratikno, fungsi koordinasi itu tidak dibiarkan menjadi sebatas forum rapat. Ia ingin menjadikannya simpul penggerak pembangunan manusia. Isu keluarga, anak, perempuan, dan disabilitas ditempatkan sebagai fondasi kebijakan. Bukan program tambahan. Bukan aksesoris pembangunan.
“Karena tanpa keluarga yang kuat, pembangunan manusia hanya menjadi statistik,” tegasnya.
Prof. Pratikno tidak menutup mata pada tekanan zaman. Urbanisasi mengubah struktur sosial. Digitalisasi mengubah pola asuh.
“Screen time rata-rata nasional kini melampaui tujuh jam per hari. Pada Gen Z, bisa lebih dari sembilan jam. Sekitar 75 persen anak usia 5–17 tahun telah mengakses internet. Bahkan 42 persen anak usia dini sudah menggunakan ponsel. Hampir separuh anak pernah mengalami perundungan siber. Mendekati 30 persen remaja menghadapi gangguan kesehatan mental serius,” ia memaparkan.
Angka-angka itu adalah alarm sosial. “Kami dorong pergeseran dari screen time ke green time,” katanya.
Namun ia sadar, nasihat tanpa infrastruktur hanya akan menjadi jargon. Taman bermain harus tersedia. Trotoar harus aman. Ruang publik harus ramah keluarga. Kota yang tidak ramah anak, pada akhirnya, adalah kota yang tidak ramah masa depan.
“Jika keluarga tidak adaptif, teknologi akan mengambil alih peran pengasuhan,” ia menggarisbawahi.
Precision Policy di Negeri yang Kompleks
Tantangan Indonesia bukan pada visi. Semua sepakat keluarga itu penting. Problemnya ada pada skala dan keragaman. Karena itu, Prof. Pratikno mendorong precision policy, yakni kebijakan presisi berbasis integrasi data. Pemerintah mengonsolidasikan data sosial ekonomi nasional dan membangun dashboard pembangunan manusia terintegrasi.
“Pendekatannya sederhana tetapi strategis, jangan sampai yang membutuhkan terlewat, dan jangan sampai yang tidak berhak justru menikmati,” tegasnya.
Ia mencontohkan TBC. Indonesia masih berada di posisi atas dunia dalam jumlah kasus. Namun TBC bukan hanya soal obat. Namun, berkaitan dengan ventilasi rumah, pencahayaan, kepadatan hunian, daya beli, hingga kesehatan mental keluarga.
“Artinya, pembangunan manusia tidak bisa sektoral harus lintas kementerian. Lintas pendekatan. Lintas ego,” tuturnya sambil menegaskan koordinasi dalam kerangka ini, adalah instrumen perubahan.
Dua Disrupsi yang Menguji Ketahanan Keluarga
Prof. Pratikno memetakan dua gelombang besar yang tengah menguji keluarga Indonesia. Pertama, disrupsi digital dan kecerdasan artifisial. Pemerintah mendorong literasi digital dan gerakan “Bijak dan Cerdas Ber-AI”. Anak dan orang tua harus naik kelas, tidak sebatas menjadi konsumen algoritma, tetapi subjek yang berpikir kritis. Industri pun didorong bertanggung jawab atas digital wellness.
Kedua, perubahan iklim. Dampaknya nyata, mulai dari krisis pangan, food loss dan food waste, hingga ancaman kesehatan. Solusinya bukan hanya kebijakan besar, tetapi perubahan perilaku di rumah tangga, mengurangi pemborosan makanan, mencintai lingkungan, memperbanyak aktivitas luar ruang.
“Green time bukan tren gaya hidup, melainkan investasi kesehatan fisik, mental, sekaligus ekologis,” ungkapnya.
Pengasuhan Bukan Monopoli
Satu pesan yang ia tegaskan, pengasuhan bukan hanya tugas ibu. Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, hingga penguatan hak cuti ayah adalah simbol perubahan paradigma. Implementasinya melibatkan kementerian dengan struktur hingga daerah, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
“Negara harus bergerak sebagai satu sistem. Dunia usaha pun memiliki kepentingan langsung. Produktivitas tenaga kerja bertumpu pada ketahanan keluarga. Sebab, kluarga rapuh, ekonomi ikut goyah,” ujar Prof. Pratikno.
Lebih lanjut ia mengatakan, dalam lima tahun ke depan, penguatan keluarga diukur dengan indikator konkret. Penurunan stunting, dari sekitar 34 persen pada 2014 menjadi 19,8 persen pada 2025, dengan target ditekan di bawah 14 persen. Kemudian, penanganan TBC, pengurangan kemiskinan, peningkatan partisipasi sekolah tingkat SM, hingga penurunan kekerasan terhadap anak dan penguatan kesehatan mental.
Logikanya jelas, sambungnya, anak sehat, pendidikan kuat, akses kerja terbuka, maka keluarga kokoh. Tanpa keluarga yang kuat, bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi.
Di akhir percakapan, Prof. Pratikno tidak berbicara tentang legacy personal. Ia berbicara tentang kesadaran kolektif.
“Kita masing-masing punya keluarga. Tapi kita juga punya keluarga besar: Keluarga Indonesia,” ujarnya. Ia menyebut dua prinsip pembangunan manusia, yaitu no one left behind dan globally competitive. Tidak ada yang tertinggal. Dan tetap mampu bersaing di tingkat global. Ambisi itu besar. Namun titik berangkatnya sederhana, rumah.
“Pembangunan manusia bukan dimulai dari gedung-gedung tinggi atau angka pertumbuhan, tetapi dimulai dari ruang makan keluarga, dari percakapan orang tua dan anak, dari rumah yang sehat dan aman. Jika rumah kokoh, bangsa berdiri tegak. Jika keluarga kuat, Indonesia kompetitif,” pungkasnya.
Dok. Navaswara