Navaswara.com – Kenaikan klaim penyakit kronis menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional. Meski cakupan kepesertaan terus meluas, beban pembiayaan justru semakin berat akibat tingginya kasus penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup dan keterlambatan deteksi dini.
BPJS Kesehatan mencatat pembiayaan penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, stroke, jantung, dan gagal ginjal telah mencapai kisaran Rp35 hingga Rp40 triliun sepanjang 2024. Analis Kebijakan Penjaminan Manfaat BPJS Kesehatan, Dr. dr. Aditya Darmasurya, menyebut tren tersebut terus meningkat seiring bertambahnya jumlah peserta yang terdiagnosis penyakit kronis. “Banyak kasus berawal dari kondisi yang seharusnya bisa dikelola di layanan primer. Jika terlambat, biayanya menjadi jauh lebih besar,” ujarnya.
Pemerintah menilai situasi ini perlu dijawab dengan perubahan pendekatan. Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Kementerian Kesehatan RI, Dita Noviandi Sugandi Argandi Reja, menegaskan bahwa penguatan layanan primer menjadi fokus utama transformasi kesehatan nasional. Ia menyebut diabetes sebagai akar dari berbagai komplikasi lanjutan. “Kalau skrining dan intervensi gaya hidup tidak dilakukan lebih awal, maka dampaknya akan terus berlipat, baik bagi individu maupun sistem pembiayaan,” kata Dita.
Dalam diskusi yang sama, isu kesehatan gigi turut disorot karena hasil skrining nasional menunjukkan penyakit gigi berada di peringkat atas keluhan masyarakat. Kondisi ini dinilai tidak berdiri sendiri, mengingat kesehatan gigi dan gusi memiliki kaitan dengan risiko penyakit sistemik, termasuk diabetes. Temuan tersebut memperkuat urgensi pencegahan yang lebih terintegrasi di tingkat layanan primer.
Dari perspektif kesehatan masyarakat, literasi menjadi fondasi yang belum merata. Dr. Wahyu Septiono dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menyampaikan bahwa literasi kesehatan berkaitan erat dengan kemampuan individu memahami kondisi tubuhnya dan mengambil keputusan yang tepat. “Literasi kesehatan bukan sekadar soal edukasi, tetapi tentang bagaimana seseorang tahu harus berbuat apa saat sakit dan mampu memilah informasi kesehatan yang benar,” ujarnya. Arus informasi digital yang tidak selalu akurat dinilai memperbesar risiko kesalahan pengambilan keputusan.
Diskusi juga menyinggung peran self-care sebagai pintu awal sebelum masyarakat mengakses layanan kesehatan. Pemerintah telah memperluas akses obat bebas dan bebas terbatas untuk mendukung swamedikasi yang lebih terarah. Namun, Wahyu menekankan pentingnya penguatan kader kesehatan di tingkat komunitas agar informasi yang diterima masyarakat tetap tepat dan kontekstual dengan kondisi sosial setempat.
Pemanfaatan teknologi turut menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Kementerian Kesehatan mengembangkan platform Satu Sehat sebagai sumber informasi terverifikasi, sementara BPJS Kesehatan mulai mengintegrasikan fitur tanya jawab berbasis kecerdasan buatan di aplikasi Mobile JKN. Upaya serupa juga dilakukan sektor swasta melalui pengembangan kanal edukasi digital untuk kesehatan gigi dan mulut.
Para panelis sepakat bahwa tantangan pembiayaan JKN tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar literasi kesehatan, pencegahan, dan self-care dapat berjalan beriringan. Harapannya, masyarakat tidak hanya datang ke fasilitas kesehatan saat sakit, tetapi mampu menjaga kesehatannya sejak awal, sehingga sistem JKN dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Presiden Direktur Haleon Indonesia Dhanica Mae Dumo-Tiu menilai bahwa inklusivitas perlu ditempatkan sebagai inti dari babak baru reformasi kesehatan di Indonesia. “Temuan ini mengingatkan kita bahwa kemajuan kesehatan dapat terjadi ketika masyarakat merasa percaya diri dan dilibatkan dalam pengelolaan kesehatannya sendiri,” ujarnya.
Menurut Dhanica, peningkatan literasi kesehatan dan perluasan akses terhadap informasi serta alat kesehatan sehari-hari menjadi fondasi agar masyarakat mampu berperan aktif menjaga kesehatannya. Ia menegaskan bahwa inklusivitas berangkat dari pemahaman dan kemampuan untuk bertindak, dengan kolaborasi lintas pihak sebagai penggerak utamanya.