Navaswara.com — Di tengah upaya memperkuat fondasi kesejahteraan dari tingkat desa, kolaborasi lintas lembaga kembali diperkuat. Dalam suasana yang sarat komitmen menghadirkan layanan kesehatan merata, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menandatangani nota kesepahaman dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional hingga ke desa dan daerah tertinggal.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut berlangsung di kantor pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026). Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan BPJS Kesehatan dalam memperluas akses layanan kesehatan nasional.
Mendes Yandri menegaskan pentingnya memastikan seluruh masyarakat desa memiliki jaminan kesehatan sekaligus meningkatkan literasi kesehatan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.
“Semua warga harus sadar bahwa BPJS ini adalah alat pemerintah untuk memastikan pelayanan kesehatan benar-benar hadir. Jangan sampai rakyat di desa menjadi miskin karena sakit,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita, khususnya dalam membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Menurut Yandri, kesehatan masyarakat desa juga menjadi faktor penting dalam mendukung berbagai program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis serta penguatan koperasi desa merah putih yang membutuhkan sumber daya manusia sehat dan produktif.
Dengan jumlah desa mencapai 75.266, pemerintah menilai desa sebagai pusat kekuatan pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa akan berdampak langsung pada kemajuan Indonesia secara keseluruhan.
“Jika desa sehat, desa maju, desa makmur, maka Indonesia sehat dan maju akan menjadi kenyataan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menekankan bahwa penguatan interoperabilitas data serta peningkatan kepesertaan aktif menjadi kunci keberlanjutan program JKN.
Ia menjelaskan, kerja sama ini tidak hanya melibatkan Kemendes PDT, tetapi juga sejumlah kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Badan Gizi Nasional, dalam rangka membangun ekosistem layanan kesehatan yang terintegrasi.
“Keseluruhan kerja sama ini membentuk satu orkestrasi besar penguatan JKN dari hulu sampai hilir, mulai dari penguatan basis data hingga integrasi program pembangunan kesehatan nasional,” ujarnya.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan perlindungan kesehatan dapat menjangkau masyarakat desa secara lebih luas, termasuk wilayah afirmasi dan daerah tertinggal yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan.
Dari perspektif sosial dan ekonomi, penguatan program JKN di desa diyakini mampu menekan angka kemiskinan akibat beban biaya kesehatan, sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat desa. Hal ini juga membuka peluang penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM dan koperasi yang ditopang oleh masyarakat yang sehat.
Turut mendampingi Mendes Yandri dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat Kemendes PDT, di antaranya Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro, Kepala BPSDM Agustomi Masik, serta Kepala BPI Mulyadin Malik.
Ikuti perkembangan kebijakan dan kolaborasi strategis lainnya hanya di Navaswara.com dan bagikan informasi ini untuk memperkuat semangat Indonesia sehat dari desa.