Navaswara.com — Pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah memasuki tahap akhir dengan capaian signifikan. Infrastruktur vital kembali beroperasi, layanan dasar masyarakat hampir sepenuhnya pulih, serta konektivitas komunikasi telah normal.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam konferensi pers percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Menurut Menko PMK, percepatan pemulihan tidak terlepas dari koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah. Penanganan dilakukan secara komprehensif, mencakup pemulihan infrastruktur publik, pembangunan hunian masyarakat, hingga pemulihan sektor pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi warga.
“Secara umum infrastruktur utama telah kembali berfungsi, layanan dasar masyarakat hampir sepenuhnya pulih, dan jaringan komunikasi sudah normal. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus berjalan bertahap dan berkelanjutan dengan komitmen membangun lebih baik,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa paradigma pemulihan tidak lagi sekadar membangun ulang, melainkan membangun dengan standar yang lebih kuat dan adaptif terhadap risiko bencana. Konsep build back better menjadi landasan utama agar wilayah terdampak tidak hanya pulih, tetapi juga memiliki ketahanan jangka panjang.
Komitmen tersebut diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 dan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2026 yang menjadi payung hukum percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Regulasi tersebut memastikan proses berjalan terukur, akuntabel, dan berbasis mitigasi risiko bencana.
Menko PMK juga menegaskan bahwa pemerintah tetap siaga terhadap berbagai bencana hidrometeorologi di wilayah lain, mulai dari Maluku Utara, Sulawesi, Kalimantan, Riau, hingga Jawa. Penanganan terpadu terus dilakukan guna memastikan keselamatan warga dan keberlanjutan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat terdampak.
“Fokus kita bukan hanya pada tiga provinsi di Sumatra. Penanganan bencana di seluruh wilayah dilakukan secara terpadu, menyelamatkan warga dan memulihkan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan,” tegasnya.
Hadir dalam konferensi pers tersebut sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait, menandakan kuatnya komitmen kolektif pemerintah dalam memastikan proses pemulihan berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada ketangguhan nasional.
