Navaswara.com – Pemerintah memulai langkah awal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut disampaikan dalam Retreat Hambalang, yang menugaskan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Koordinasi awal lintas kementerian dan lembaga digelar untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat, terarah, dan terintegrasi. Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon sebagai Wakil Ketua Satgas.
Meski Keputusan Presiden (Keppres) terkait penguatan Satgas masih dalam proses, pemerintah menegaskan bahwa kerja-kerja percepatan tidak boleh tertunda. Fokus utama tahap awal adalah pemutakhiran dan validasi data kerusakan serta kebutuhan masyarakat terdampak sebagai fondasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor.
“Pendataan yang cepat dan akurat menjadi kunci. Dari situlah kita menyusun langkah pemulihan infrastruktur, pembangunan hunian, pemulihan ekonomi lokal, serta pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial-keagamaan,” ujar Menko PMK Pratikno, Kamis (8/1/2026), di Jakarta.
Berdasarkan pemantauan pemerintah, kondisi daerah terdampak masih menunjukkan dinamika yang berbeda. Sejumlah wilayah masih berada dalam fase tanggap darurat, sementara daerah lainnya telah memasuki masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Perbedaan kondisi ini menuntut pendekatan yang fleksibel, kontekstual, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Pemerintah menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berorientasi pada pemulihan fisik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko bencana di masa depan.
“Kita tidak hanya memulihkan, tetapi membangun daerah yang lebih baik dan lebih tangguh,” tegas Pratikno.
Dalam kerangka tata kelola, pemerintah menyiapkan pembagian peran yang lebih tegas. BNPB tetap memegang peran utama pada fase tanggap darurat, sementara Satgas diarahkan memimpin fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk mendukung efektivitas pengambilan keputusan, Satgas akan didukung data tunggal berbasis dashboard terintegrasi yang memuat informasi kerusakan, kebutuhan, dan progres pemulihan secara real time.
Pemulihan sektor kesehatan menjadi perhatian khusus guna mencegah potensi meningkatnya penyakit pascabanjir. Menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan sektor pendidikan dan sosial-keagamaan, termasuk percepatan perbaikan sekolah dan rumah ibadah agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Di sisi ekonomi, pemerintah mendorong percepatan pemulihan melalui penguatan sektor produktif seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Bantuan sosial juga terus disalurkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan roda ekonomi lokal kembali bergerak di wilayah terdampak bencana.