Navaswara.com – Presiden Prabowo Subianto blak-blakan soal dinamika di balik kursi kepemimpinan yang ia duduki selama setahun terakhir. Ia mengaku kerap menjadi sasaran godaan suap dari berbagai pihak yang datang silih berganti.
Pengakuan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, kemarin. Di hadapan peserta acara, ia mengaku sampai geleng-geleng kepala melihat masih adanya pihak-pihak yang mencoba menyogok demi kepentingan tertentu.
“Aku satu tahun aja jadi Presiden geleng-geleng kepala juga berapa kali saya mau disogok. Bolak-balik datang minta ini, minta itu,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
Meski tidak merinci siapa pihak yang berada di balik upaya tersebut, Prabowo menegaskan dirinya tidak akan goyah. Ia juga mengaku telah memberikan instruksi keras kepada aparat penegak hukum agar menindak siapa pun yang mencoba bermain-main dengan aturan.
Cerita soal upaya suap ini bukan pertama kali mencuat. Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, sempat mengungkap bahwa sang kakak pernah menerima telepon dari seseorang yang menawarkan uang senilai US$1 miliar atau setara sekitar Rp16 triliun. Hashim bahkan mengaku dirinya sendiri pernah ditawari hingga US$1,5 miliar atau sekitar Rp25 triliun. Namun, keduanya memilih menolak mentah-mentah tawaran tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menceritakan caranya menjaga objektivitas saat mengambil keputusan terkait penindakan perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan. Ia mengaku sengaja menolak melihat daftar nama pemilik perusahaan yang izinnya terancam dicabut.
“Saya bilang, saya tidak mau lihat karena saya takut ada teman saya di situ. Begitu saya intip sedikit, eh ternyata ada Gerindra. Jadi, lebih baik saya tidak mau tahu,” selorohnya.
Menurut Prabowo, langkah itu diambil agar hubungan personal tidak mencampuri keputusan negara. Ia menegaskan seluruh proses penindakan diserahkan kepada instansi terkait, sebagai bentuk penghormatan terhadap Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.
Tak hanya soal suap, Prabowo juga melontarkan peringatan keras kepada jajaran menterinya di Kabinet Merah Putih yang dinilai tidak sejalan dalam menjaga kekayaan negara. Ia menegaskan konstitusi sudah sangat jelas mengatur pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“UUD 45 Pasal 33 jelas, tidak usah ada penerjemah. Apa yang tidak jelas? Yang tidak paham, keluar saja dari jabatan. Segera mengundurkan diri,” tegasnya.
Pemerintah, kata Prabowo, juga mengklaim telah mengambil langkah konkret dengan menyita sekitar 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum. Ke depan, pada 2026, luas lahan yang disita ditargetkan bertambah sekitar 4 hingga 5 juta hektare lagi demi menyelamatkan potensi kerugian negara yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.
Prabowo menutup pidatonya dengan penegasan soal komitmennya menjaga uang rakyat. Ia memastikan setiap rupiah yang menjadi hak publik harus kembali dinikmati oleh masyarakat luas.
“Uang rakyat harus dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tidak boleh satu persen pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai Presiden,” pungkasnya.