Navaswara.com – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan respons cepat usai blusukan ke permukiman warga di bantaran rel kereta kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis (26/3/2026). Dari kunjungan lapangan itu, Prabowo tidak hanya melihat langsung kondisi tempat tinggal warga yang padat dan serba terbatas, tetapi juga langsung memerintahkan jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk menyiapkan solusi hunian yang lebih layak.
Sesaat setelah peninjauan, Prabowo memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk membahas langkah tindak lanjut. Dalam pembahasan itu, Presiden Prabowo langsung memerintahkan Menteri Perumahan melalui telepon karena sedang di Toba (hadir Sekjen Menteri), Menteri Pekerjaan Umum, Dirut Perumnas dan KAI (Kereta Api Indonesia) serta beberapa pejabat terkait untuk membangun rumah hunian dan MCK bagi warga yang masih tinggal di pinggir rel kereta api. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa penanganan kawasan bantaran rel Senen tidak dipandang sebagai soal perumahan semata, melainkan juga bagian dari penataan kawasan perkotaan yang lebih menyeluruh.
Arahan Presiden menjadi sinyal bahwa pembangunan hunian bagi warga akan segera masuk tahap persiapan teknis. Pemerintah diminta bergerak cepat agar warga yang selama ini tinggal di area rawan dan tidak ideal bisa memperoleh tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan manusiawi. Penataan kawasan pun diharapkan tetap memperhatikan keberlangsungan kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi warga.
Dalam blusukan itu, Prabowo juga menyerap sejumlah aspirasi warga secara langsung. Keluhan yang mencuat antara lain soal keterbatasan ruang tinggal, kondisi hunian yang kurang memadai, kebutuhan sanitasi yang lebih baik, hingga harapan agar solusi yang diberikan tidak sekadar memindahkan warga, tetapi benar-benar menghadirkan tempat tinggal yang layak. Dari situ terlihat bahwa persoalan permukiman padat bukan hanya tentang bangunan, melainkan juga tentang martabat hidup dan rasa aman masyarakat.
Langkah Prabowo di Senen memperlihatkan pola kepemimpinan yang ingin dekat dengan persoalan riil di lapangan. Blusukan bukan hanya menjadi agenda simbolik, tetapi juga pintu masuk untuk mempercepat kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar warga. Bagi masyarakat bantaran rel, perhatian itu menjadi harapan baru bahwa penataan kawasan bisa berjalan beriringan dengan kepastian hunian yang lebih baik.