Navaswara.com – Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN) bersama Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) menggelar Diskusi Catatan Transportasi Awal Tahun 2026 dengan tema “Keberlanjutan Layanan Angkutan Umum di Tengah Efisiensi Anggaran” di Skyline Building, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pada 2026 dinilai berpotensi berdampak signifikan terhadap keberlanjutan layanan transportasi publik dan kualitas lingkungan perkotaan. Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Catatan Transportasi Awal Tahun yang membahas tantangan sektor transportasi di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya risiko krisis kualitas udara
Ketua Dewan Pembina INSTRAN, Bambang Susantono menegaskan bahwa setiap kota memiliki karakter dan kompleksitas yang berbeda, sehingga tidak tepat jika seluruh daerah menjadikan Jakarta sebagai satu-satunya referensi pembangunan transportasi. “Masing-masing kota itu unik dengan skalanya masing-masing, dengan kompleksitasnya masing-masing, tapi kembali kepada kebutuhan orang untuk melakukan mobilitas, itu adalah hak,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya pemenuhan hak mobilitas warga melalui penyediaan trotoar, jalur sepeda, ruang hijau, serta transportasi umum yang layak dan terintegrasi.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam teori transportasi, prioritas utama adalah pejalan kaki, disusul kendaraan tidak bermotor, angkutan umum, dan terakhir kendaraan pribadi. Mengutip pernyataan mantan Wali Kota Bogotá, Enrique Peñalosa, Bambang Susantono mengatakan, “Kota yang tidak difabel itu adalah kota yang orang kaya naik angkutan umum, bukan sebaliknya.” Menurutnya, tantangan utama bukan pada minat masyarakat, melainkan pada pemerataan akses dan kualitas layanan transportasi publik yang harus benar-benar bisa digunakan oleh semua kalangan.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berupaya mempertahankan tingkat layanan angkutan umum minimal setara dengan tahun sebelumnya. Ia menyebutkan, sejumlah penyesuaian dilakukan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menjaga agar layanan transportasi publik tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
“Upaya kita adalah menjaga layanan minimal seperti tahun sebelumnya, meskipun konsekuensinya harus dilakukan penyesuaian anggaran dan prioritas program,” ujar Nirwono.
Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran memengaruhi kebijakan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti trotoar. Pembangunan trotoar pada 2026 akan difokuskan pada titik-titik simpul transportasi publik, seperti di sekitar halte TransJakarta dan stasiun MRT atau LRT, agar tetap mendukung integrasi antarmoda.
Di tempat yang sama, Darmaningtyas selaku pendiri INSTRAN juga menegaskan bahwa sektor transportasi merupakan sumber utama pencemaran udara, sehingga pembenahan transportasi publik akan berdampak langsung pada kualitas lingkungan. Ia merujuk pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 260 Tahun 2023 yang memerintahkan Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup, dan Gubernur DKI Jakarta untuk menindaklanjuti pengendalian pencemaran udara. “Kalau kita membenahi transportasi, secara otomatis itu juga akan mengendalikan pencemaran udara,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya penyediaan trotoar, jalur sepeda, serta layanan angkutan umum yang merata dan berkelanjutan, tidak hanya di kawasan yang menjadi etalase kota.
Ia juga mengkritik kebijakan subsidi yang dinilai belum berpihak pada kepentingan publik secara luas. Menurutnya, subsidi seharusnya difokuskan pada bus listrik, bukan pada mobil dan motor listrik yang justru berpotensi menambah kemacetan. “Kalau mobil listrik, polusinya memang berkurang, tapi kemacetannya akan bertambah. Jauh lebih bermanfaat bagi publik kalau subsidi itu untuk bus listrik,” tegasnya. Pak Tyas mendorong agar transportasi publik ditetapkan sebagai layanan publik dasar, sehingga pemerintah daerah tidak bisa menghentikan layanan angkutan umum hanya karena alasan anggaran, serta mengajak media dan masyarakat untuk terus menyuarakan advokasi transportasi publik secara konsisten.
Dari sisi lingkungan, Koordinator Program KPBB Alfred Sitorus menyoroti saat ini sektor transportasi masih menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran udara di kota-kota besar, termasuk Jakarta. Menurutnya, ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi serta lemahnya penegakan uji emisi menjadi faktor yang memperburuk kualitas udara.
“Perang kita hari ini bukan hanya melawan kemacetan, tapi juga pencemaran udara dan banjir. Transportasi menyumbang besar terhadap kualitas udara, sementara penegakan uji emisi belum berjalan optimal,” kata Alfred
Selain masalah anggaran, peserta diskusi menilai lemahnya koordinasi antarsektor, mulai dari perhubungan, tata kota, hingga kesehatan, turut memperparah dampak transportasi terhadap kualitas hidup masyarakat. Transportasi dinilai belum ditempatkan sebagai kebutuhan dasar dalam kebijakan pembangunan, sehingga sering kali tidak menjadi prioritas utama dalam perencanaan daerah. (rtm)