Navaswara.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut peluncuran buku sejarah terbaru pemerintah sebagai jawaban atas aspirasi para sejarawan yang selama ini menilai penulisan sejarah Indonesia perlu segera diperkaya.
Menurut Fadli, sudah cukup lama sejarah Indonesia tidak ditulis secara komprehensif, padahal dalam dua dekade terakhir banyak temuan dan penelitian baru yang memperkaya pemahaman tentang perjalanan bangsa.
“Penyusunan buku ini merupakan respons nyata pemerintah terhadap aspirasi para sejarawan mengenai perlunya pengayaan penulisan sejarah Indonesia yang sudah cukup lama tak dilakukan secara komprehensif,” kata Fadli saat peluncuran buku di Jakarta Selatan, belum lama ini.
Ia menegaskan, dalam proses penyusunan buku tersebut, Kementerian Kebudayaan hanya berperan sebagai fasilitator. Substansi dan metodologi penulisan sepenuhnya diserahkan kepada tim penulis dan editor secara independen.
Langkah itu, kata Fadli, dilakukan untuk menjaga otonomi akademik sekaligus memastikan objektivitas narasi sejarah yang disajikan kepada publik.
“Penulisan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global ini ditujukan untuk memperkaya wawasan masyarakat tentang perjalanan sejarah bangsa Indonesia hingga periode mutakhir,” ujarnya.
Disusun 10 Jilid, Libatkan 123 Akademisi
Fadli menjelaskan, buku sejarah tersebut disusun dalam 10 jilid utama, ditambah satu jilid faktaneka dan indeks. Proses penulisannya berlangsung selama satu tahun penuh dan melibatkan 123 orang, terdiri atas penulis, editor jilid, dan editor umum dari 34 perguruan tinggi serta 11 lembaga nonperguruan tinggi.
Total, karya tersebut memuat 7.958 halaman.
Menurut Fadli, buku ini tidak dimaksudkan sebagai buku teks konvensional, melainkan sebagai narasi tentang dinamika sejarah bangsa Indonesia. Dalam konstruksi narasinya, Indonesia ditempatkan sebagai subjek utama, bukan sekadar objek dari kekuatan luar.
Akar peradaban Nusantara ditelusuri sejak ribuan tahun lalu melalui pendekatan geososio-historis, mulai dari temuan manusia purba, persebaran budaya, hingga kemampuan masyarakat Nusantara bertransformasi lewat interaksi dengan peradaban India, Tiongkok, Timur Tengah, dan Barat.
Pendekatan tersebut, kata Fadli, menegaskan bahwa arah sejarah Indonesia ditentukan oleh kekuatan internal bangsa itu sendiri.
Meski terdiri dari 10 jilid, Fadli mengakui buku ini belum sepenuhnya merangkum keseluruhan sejarah Indonesia.
“Kalau sejarah kita ditulis secara lengkap, mungkin harusnya 100 jilid. Jadi ini adalah highlight dari perjalanan sejarah bangsa,” ujar Fadli.
Ia memaparkan, jilid pertama mengangkat tema Akar Peradaban Nusantara, termasuk di dalamnya pembahasan tentang manusia purba seperti Java Man, fosil Homo erectus yang ditemukan Eugène Dubois dan dibawa ke Belanda lebih dari satu abad lalu.
Adapun 10 jilid buku tersebut terdiri atas:
Jilid 1: Akar Peradaban Nusantara
Jilid 2–3: Nusantara dalam Jaringan Global
Jilid 4: Interaksi Awal dengan Barat
Jilid 5: Masyarakat Indonesia dan Terbentuknya Negara Kolonial
Jilid 6: Pergerakan Kebangsaan
Jilid 7: Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan (1945–1950)
Jilid 8: Konsolidasi Negara Bangsa (1950–1965)
Jilid 9: Pembangunan dan Stabilitas Nasional Era Orde Baru (1967–1998)
Jilid 10: Reformasi dan Konsolidasi Demokrasi (1998–2024)
Merawat Memori Kolektif Bangsa
Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan, menambahkan bahwa penyusunan buku ini melalui tahapan panjang dan ketat sejak Januari hingga November 2025.
Proses tersebut melibatkan editor umum, editor jilid, penulis, editor bahasa, serta diskusi publik untuk memastikan akurasi dan keterbukaan akademik.
“Kami memastikan setiap tahap penulisan berjalan sesuai kaidah akademik, mulai dari sinkronisasi metodologi, penyuntingan substansi, hingga penyelarasan bibliografi,” kata Restu.
Peluncuran buku ini juga bertepatan dengan penetapan Hari Sejarah Nasional melalui Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 206/M/2025. Tanggal 14 Desember dipilih merujuk pada Seminar Sejarah Indonesia pertama yang digelar di Yogyakarta pada 1957.
Menurut Restu, penetapan Hari Sejarah dan peluncuran buku ini saling menguatkan secara simbolik maupun substantif.
“Ini bukan sekadar perayaan intelektual, tetapi penegasan bahwa negara memiliki tanggung jawab merawat ingatan kolektif bangsa. Sejarah adalah fondasi; kehilangan sejarah berarti kehilangan arah kebangsaan,” ujarnya.
Foto: Istimewa