Navaswara.com — Aktivitas di dapur pesantren tampak lebih hidup dari biasanya. Para pelaku usaha kecil sibuk menyiapkan bahan pangan, sementara aroma masakan bergantian memenuhi ruang kerja yang kini tertata lebih modern dan higienis. Di balik kesibukan itu, tersimpan semangat baru bahwa program pangan nasional bukan hanya soal gizi, tetapi juga tentang menggerakkan ekonomi rakyat dari level paling dasar.
Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah menegaskan komitmennya memperkuat peran UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peresmian revitalisasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan peluncuran program FUSION di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis (16/4/2026).
Deputi Bidang Usaha Mikro, Riza Damanik, menyampaikan bahwa revitalisasi dapur SPPG di Pondok Pesantren Al-Kasyaf telah memenuhi standar Badan Gizi Nasional, yang dibuktikan dengan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagai jaminan keamanan pangan.
Menurut Riza, langkah ini merupakan bagian dari pilot project perluasan keterlibatan UMKM dalam ekosistem MBG yang telah berjalan sejak 2025. Program tersebut mencakup pelatihan, pendampingan, hingga business matching untuk membuka akses legalitas, pembiayaan, dan pasar bagi pelaku usaha.
“Ekosistem UMKM di SPPG Bandung Cileunyi Cimekar 1 telah menunjukkan perkembangan signifikan melalui pendampingan yang intensif dan terintegrasi,” ujarnya.
Perkembangan tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah UMKM yang terlibat, dari sekitar 10 pelaku usaha pada tahap awal menjadi 50 UMKM saat ini. Keterlibatan ini tidak hanya memperluas rantai pasok pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
Selain itu, Kementerian UMKM juga meluncurkan program FUSION (Food Supply Integration Opportunity Network) sebagai hasil kolaborasi dengan Regional Trade for Development RCEP, dengan dukungan Pemerintah Australia dan Selandia Baru. Program ini dirancang untuk memperkuat integrasi UMKM dalam rantai pasok pangan secara lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pendekatan yang digunakan dalam FUSION mengedepankan prinsip GEDSI, yang mencakup kesetaraan gender, inklusi disabilitas, serta praktik usaha ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, UMKM tidak hanya diperkuat dari sisi produksi, tetapi juga dari aspek keberlanjutan dan inklusivitas.
“Saya percaya program ini akan semakin memperkuat posisi UMKM dalam ekosistem MBG, tidak hanya di hulu tetapi juga hingga hilir, termasuk pengolahan limbah makanan,” kata Riza.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional tahun 2026, sebanyak 38.938 UMKM telah terlibat dalam program MBG, dengan sekitar 80 persen kebutuhan bahan baku dipasok oleh pelaku usaha lokal. Angka ini menunjukkan bahwa program MBG menjadi motor penggerak ekonomi berbasis komunitas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kementerian UMKM juga terus memperkuat dukungan pembiayaan melalui program ACCES, yang telah membantu Yayasan Al-Kasyaf dalam renovasi dapur serta pengembangan fasilitas produksi. Pendampingan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyusunan administrasi hingga koneksi dengan lembaga keuangan.
Langkah ini menegaskan bahwa penguatan UMKM bukan sekadar program ekonomi, melainkan bagian dari strategi besar membangun kemandirian bangsa. Dari dapur sederhana hingga rantai pasok yang terintegrasi, UMKM terus menjadi tulang punggung yang menggerakkan ekonomi sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.