Navaswara.com — Di tengah dinamika regulasi yang kerap memunculkan kekhawatiran pelaku usaha, kepastian menjadi hal yang paling dinanti. Kabar baik datang saat pemerintah memastikan bahwa perubahan klasifikasi usaha tidak akan membebani dunia usaha dengan prosedur baru yang rumit.
Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 tidak mengharuskan pelaku usaha untuk mengurus perizinan baru. Izin usaha yang telah terbit sebelum kebijakan tersebut tetap berlaku.
Menurut Amalia, pelaku usaha hanya perlu melakukan penyesuaian melalui sistem Online Single Submission dan Administrasi Hukum Umum apabila terdapat perubahan substansi usaha, seperti maksud dan tujuan perusahaan maupun ruang lingkup kegiatan usaha.
“Apabila tidak ada perubahan substansi, pelaku usaha tidak perlu melakukan penyesuaian secara mandiri,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa proses konversi kode KBLI akan dilakukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan tabel konversi yang telah ditetapkan BPS. Langkah ini dinilai mampu meminimalkan beban administratif sekaligus memastikan transisi berjalan lancar.
Dari sisi ekonomi, kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berupaya menjaga iklim usaha tetap kondusif. Kepastian hukum yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya di tengah perubahan regulasi.
Selain itu, implementasi KBLI 2025 juga dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi, termasuk transformasi digital dan munculnya sektor-sektor usaha baru yang membutuhkan klasifikasi lebih relevan.
Dengan pendekatan yang efisien dan akuntabel, kebijakan ini diharapkan tidak hanya mempermudah pelaku usaha, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya saing.