Navaswara.com – Sebuah lift, guiding block, dan akses yang lebih mudah bagi lansia serta penyandang disabilitas menjadi pertimbangan penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menata kembali jalur penyeberangan di Jalan H.R. Rasuna Said. Setelah melihat langsung kondisi dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang berdiri berdekatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan akses penyeberangan akan dipusatkan melalui JPO integrasi yang terhubung dengan Stasiun LRT Rasuna Said dan Halte Transjakarta.
Keputusan tersebut diambil Pramono saat meninjau kedua JPO di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (9/8). JPO lama yang dibangun Pemprov DKI akan dibongkar, sementara JPO integrasi yang dinilai lebih lengkap dan ramah bagi kelompok rentan akan dioptimalkan.
“Dua-duanya ini fungsinya sama persis. Cuma yang satu dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta lebih lama, sementara yang satu lagi dibuat oleh LRT dan KAI lebih baru,” kata Pramono.
Menurut Pramono, keberadaan dua JPO dengan fungsi serupa di lokasi yang berdekatan justru perlu ditata agar penggunaan ruang publik menjadi lebih efektif. Dari hasil peninjauan, JPO integrasi dinilai memiliki fasilitas yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama penyandang disabilitas dan lansia.
JPO tersebut telah dilengkapi lift dan guiding block, sehingga memberikan akses yang lebih aman dan mudah bagi pengguna dengan kebutuhan mobilitas khusus. Sebaliknya, JPO lama belum memiliki fasilitas aksesibilitas yang memadai.
Pemprov DKI juga mempertimbangkan opsi menghubungkan kedua JPO. Namun, rencana tersebut tidak dipilih karena terdapat perbedaan ketinggian lantai sekitar 75 sentimeter yang dinilai berpotensi mengurangi kenyamanan sekaligus menyulitkan akses bagi pengguna disabilitas.
“Yang satu akan kita bongkar. Alasannya karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas. Kalau kita sambungkan, ada beda ketinggian yang cukup tinggi,” ujar Pramono.
Dengan pembongkaran JPO lama, jalur penyeberangan di kawasan tersebut akan diarahkan melalui JPO integrasi. Pemprov DKI memastikan fasilitas yang tersedia, termasuk lift, akan dioptimalkan agar dapat berfungsi dengan baik dan memberikan akses yang lebih nyaman bagi seluruh pengguna.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI memperkuat konsep transportasi publik yang terintegrasi sekaligus menghadirkan ruang kota yang lebih inklusif. Integrasi antara JPO, LRT, dan Transjakarta diharapkan membuat mobilitas masyarakat semakin mudah tanpa mengabaikan kebutuhan kelompok rentan.
Pramono menargetkan pembongkaran JPO lama dapat diselesaikan paling lambat September atau Oktober 2026. Pelaksanaan pekerjaan akan diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di Jalan H.R. Rasuna Said yang menjadi salah satu koridor utama aktivitas masyarakat dan perekonomian Jakarta.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan proses pembongkaran akan dilakukan setelah penyelesaian administrasi aset bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah serta tahapan pelelangan.
“Kalau pembongkaran, saya lihat tidak begitu lama, mungkin sekitar dua-tiga minggu,” kata Heru.
Penataan dua JPO di Rasuna Said tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur perkotaan tidak hanya berbicara mengenai konektivitas, tetapi juga tentang bagaimana setiap warga dapat menggunakan fasilitas publik secara aman, nyaman, dan setara.
Karena kota yang maju bukan hanya yang cepat menghubungkan satu tempat dengan tempat lain, tetapi juga yang memastikan setiap warganya dapat bergerak tanpa merasa ditinggalkan.
Ikuti perkembangan Jakarta, transportasi publik, dan pembangunan kota yang inklusif hanya di Navaswara.com.