Navaswara.com – Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam merumuskan arah kebijakan pengelolaan warisan budaya dan alam Indonesia. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, di Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Rapat tersebut difokuskan pada perumusan isu strategis pengelolaan warisan budaya dan alam Indonesia tahun 2026, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga kelestarian serta memanfaatkan potensi warisan tersebut secara berkelanjutan.
Menurut Warsito, warisan budaya dan alam tidak hanya berkaitan dengan upaya pelestarian semata, tetapi juga memiliki peran penting dalam memperkuat identitas nasional, diplomasi budaya, hingga pengembangan ekonomi berkelanjutan.
“Warisan budaya dan alam merupakan pilar jati diri bangsa sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Karena itu pengelolaannya memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat,” ujarnya.
Forum koordinasi ini juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai persoalan lintas sektor yang berkaitan dengan pengelolaan warisan budaya dan alam, sekaligus merumuskan langkah kebijakan yang lebih terintegrasi dari tingkat perencanaan hingga implementasi.
Salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan adalah dinamika pemanfaatan energi panas bumi di kawasan yang memiliki status warisan dunia. Menurut Warsito, isu tersebut menggambarkan kompleksitas dalam menyeimbangkan kepentingan perlindungan lingkungan dengan kebutuhan strategis nasional, khususnya dalam pengembangan energi bersih dan penguatan ketahanan energi.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya penguatan sistem mitigasi bencana pada kawasan warisan budaya dan alam. Risiko bencana alam dinilai dapat berdampak langsung terhadap keberlanjutan kawasan konservasi maupun situs bersejarah yang memiliki nilai universal luar biasa.
Indonesia sendiri memiliki kekayaan warisan budaya dan alam yang sangat beragam, mulai dari situs warisan dunia, warisan budaya takbenda, hingga kekayaan intelektual komunal. Sejumlah kawasan konservasi bahkan telah diakui memiliki nilai universal luar biasa atau Outstanding Universal Value di tingkat internasional.
Dalam rapat tersebut, Kemenko PMK juga menekankan pentingnya penyelarasan perencanaan program antar kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Koordinasi Nasional Warisan Budaya dan Alam Indonesia. Setiap institusi diharapkan dapat menyusun usulan program yang terintegrasi ke dalam kerangka kerja bersama.
Warsito menjelaskan bahwa sekretariat tim koordinasi akan menghimpun berbagai masukan dari kementerian dan lembaga untuk disusun menjadi dokumen program yang lebih sistematis, termasuk penentuan prioritas kegiatan pada setiap tahun.
Dokumen tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan roadmap penguatan koordinasi lintas sektor serta pengelolaan informasi terkait warisan budaya dan alam Indonesia.
Untuk memperkuat mekanisme koordinasi, pemerintah juga berencana menyiapkan platform khusus yang dapat digunakan untuk membahas berbagai isu strategis secara lintas sektor. Platform ini diharapkan menjadi ruang koordinasi yang lebih responsif terhadap berbagai tantangan pengelolaan warisan budaya dan alam.
Warsito menegaskan bahwa platform tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan tugas teknis kementerian dan lembaga, tetapi berfungsi sebagai ruang koordinasi dalam menangani isu-isu yang membutuhkan penanganan bersama.
Koordinasi lintas sektor juga dinilai penting dalam proses pengusulan warisan budaya dan alam Indonesia ke lembaga internasional, termasuk UNESCO. Dalam proses tersebut, konsolidasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memastikan kualitas pengusulan.
Selain itu, perencanaan program dan penganggaran juga perlu diselaraskan dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan lembaga, termasuk dalam menyiapkan dukungan regulasi yang diperlukan.
Namun demikian, Warsito menilai tidak semua isu membutuhkan pembentukan regulasi baru apabila kerangka kebijakan yang ada sudah cukup memadai untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan warisan budaya dan alam.
Melalui koordinasi yang lebih kuat serta kebijakan yang terintegrasi, pemerintah berharap pengelolaan warisan budaya dan alam Indonesia dapat semakin efektif. Upaya ini diharapkan tidak hanya menjaga kelestarian warisan bangsa, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi madya dari sekitar 30 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Koordinasi Nasional Warisan Budaya dan Alam Indonesia, termasuk perwakilan dari kementerian teknis, lembaga riset, hingga institusi pengawasan pemerintah.