Navaswara.com — Pemerintah terus memperkuat fondasi pembangunan manusia dengan menempatkan isu kependudukan dan ketahanan keluarga sebagai pilar utama. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam audiensi antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga) yang berlangsung di Jakarta, Kamis (30/1).
Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan langkah lintas kementerian dalam menghadapi tantangan demografi Indonesia ke depan. Stabilitas jumlah penduduk, kualitas keluarga, dan kesiapan daerah dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan jangka panjang, terutama dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Wihaji menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang akan digelar pada awal Februari 2026. Forum tersebut dirancang untuk memperkuat sinergi antara kebijakan pusat dan daerah, sekaligus memastikan program kependudukan berjalan selaras hingga tingkat akar rumput.
Menurut Wihaji, pengelolaan kependudukan tidak bisa dipahami semata-mata sebagai persoalan angka. Lebih dari itu, stabilitas demografi dan ketahanan keluarga harus menjadi dasar dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
“Isu kependudukan bukan hanya soal jumlah penduduk, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan demografi dan memperkuat keluarga sebagai basis pembangunan nasional,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan saat ini diukur melalui 30 indikator kinerja daerah. Pemerintah bahkan menyiapkan insentif fiskal bagi daerah yang mampu mencapai target-target tersebut sebagai bentuk dorongan percepatan pembangunan berbasis kependudukan.
Di sisi lain, program prioritas Kemendukbangga juga terus berjalan, salah satunya melalui distribusi Makanan Pendamping Gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Hingga Januari 2026, program ini telah menjangkau sekitar 3,2 juta penerima manfaat setiap hari dengan dukungan ratusan ribu kader di berbagai wilayah Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menekankan bahwa isu kependudukan dan pembangunan keluarga memiliki keterkaitan erat dengan seluruh agenda pembangunan manusia. Mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga keberlanjutan lingkungan hidup, semuanya bermuara pada kualitas keluarga.
Pratikno menilai, efektivitas intervensi pemerintah sangat ditentukan oleh kekuatan koordinasi lintas kementerian dan integrasi data yang akurat. Dengan data yang saling terhubung, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan saling memperkuat.
“Pembangunan manusia membutuhkan intervensi yang presisi. Itu hanya bisa dicapai jika data terintegrasi dan koordinasi antar-kementerian berjalan kuat,” ujar Pratikno.
Ia menambahkan bahwa peran Kemenko PMK tidak hanya sebatas koordinasi administratif, tetapi juga memastikan arah kebijakan lintas sektor tetap sejalan dengan tujuan pembangunan manusia berkelanjutan. Program kependudukan dan pembangunan keluarga pun diposisikan sebagai fondasi penting untuk mendukung agenda prioritas nasional.
Beberapa di antaranya adalah percepatan penurunan stunting melalui penguatan peran keluarga dalam pemenuhan gizi dan pola asuh anak, peningkatan kesehatan keluarga termasuk kesehatan mental dan penanggulangan TBC melalui pendekatan promotif dan preventif, serta penguatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pendidikan dan pengasuhan yang terintegrasi.
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada kualitas lingkungan hidup yang dimulai dari lingkup keluarga. Pengelolaan sampah rumah tangga dan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat dinilai menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan.
“Pada akhirnya, pembangunan manusia selalu bermula dari keluarga. Karena itu, penguatan kebijakan kependudukan dan ketahanan keluarga harus menjadi kerja bersama lintas sektor,” pungkas Pratikno.