Navaswara.com – Hari Kartini kerap kita rayakan dengan mengenang perjuangan perempuan untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan yang setara. Namun, puluhan tahun berselang, tantangan terhadap akses pendidikan masih menjadi kenyataan bagi banyak perempuan di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa rata‑rata lama sekolah perempuan di beberapa provinsi masih berada jauh di bawah rata‑rata nasional yaitu 8,79 tahun pada 2025. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa tidak semua perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan melanjutkan pembelajaran1.
Kondisi tersebut terasa begitu nyata di Papua Pegunungan. Di wilayah ini, rata‑rata lama sekolah perempuan hanya mencapai 3,6 tahun, yang berarti sebagian besar belum menyelesaikan pendidikan dasar.
Perjalanan Ory Mangiri sebagai guru dimulai ketika ia diangkat sebagai ASN pada 2010 dan langsung ditugaskan ke wilayah pedalaman Papua Pegunungan, Kabupaten Nduga, sebuah daerah yang pada saat itu belum tersentuh jaringan seluler, listrik, maupun akses transportasi darat. Untuk mencapai sekolah tempat ia mengajar, satu‑satunya pilihan adalah menggunakan pesawat kecil jenis Pilatus yang hanya mampu mengangkut tujuh hingga delapan penumpang.
Tidak ada penerbangan reguler menuju lokasi tugasnya. Setiap keberangkatan harus dilakukan dengan menyewa pesawat secara charter, dengan biaya yang dapat mencapai puluhan juta rupiah untuk sekali jalan. Akibatnya, para guru hanya dapat pulang dan pergi beberapa kali dalam setahun. Meski demikian, ruang kelas tidak pernah benar‑benar sepi. Murid‑murid tetap datang ke sekolah dengan antusias, membawa rasa ingin tahu yang besar meskipun fasilitas sangat terbatas.
Tantangan yang Ory hadapi bukan hanya soal infrastruktur. Pernikahan dini masih menjadi praktik yang lazim, bahkan pada anak‑anak usia sekolah dasar. Beberapa murid kelas tiga sudah dipersiapkan oleh orang tua mereka untuk menikah. Situasi ini mendorong Ory mengambil langkah yang tidak mudah sebagai seorang guru.
Setelah hampir delapan tahun mengabdi di pedalaman, situasi keamanan memaksa seluruh guru ditarik ke wilayah kota. Ory kemudian dipindahkan ke Kenyam, ibu kota kabupaten, dan melanjutkan pengabdiannya sebagai guru bahasa Inggris di SD Inpres Kenyam, Nduga. Di sekolah ini, tantangan yang ia hadapi pun berubah. Kurikulum belum diimplementasikan secara optimal, pembelajaran masih bersifat satu arah, dan banyak guru belum terbiasa menyiapkan perangkat pembelajaran maupun rapor digital.
Seiring bertambahnya tanggung jawab terutama ketika ia mulai mendampingi guru lain, Ory merasakan perlunya alat bantu yang dapat mendukung perencanaan pembelajaran secara lebih terstruktur. Ia kemudian mengikuti pelatihan AI “AI for Educators” yang difasilitasi oleh Biji‑Biji Initiative dalam program Microsoft Elevate. Awalnya, Ory ragu karena keterbatasan listrik dan internet masih menjadi realitas sehari‑hari. Namun kebutuhan untuk memahami perubahan dunia pendidikan dan mencari cara belajar yang lebih baik akhirnya mendorongnya untuk mencoba.
Pelatihan yang ia ikuti tidak berfokus pada teknologi sebagai alat semata, melainkan pada cara berpikir dan perancangan pembelajaran. Ory mempelajari dasar‑dasar kecerdasan buatan bagi pendidik, pendekatan pembelajaran abad ke‑21, serta cara memanfaatkan AI secara bertanggung jawab untuk mendukung proses belajar. Ia juga berhasil menyelesaikan uji sertifikasi Microsoft Certified Educator.
Ory memandang transformasi pendidikan perlu ditopang oleh ekosistem yang memungkinkan guru terus bertumbuh. Oleh karena itu, ia melihat inisiatif seperti Microsoft Elevate dapat membantu memperluas kesempatan belajar bagi pendidik di berbagai wilayah. “Perubahan itu cukup dimulai dari satu sekolah. Guru‑guru perlu diberdayakan terlebih dahulu. Dari sana, perubahan bisa menyebar perlahan tapi konsisten.” imbuhnya. Bagi Ory, pendidikan adalah investasi jangka panjang. Di Timur Indonesia, ia memulainya dari ruang belajar, tempat lahirnya generasi muda yang kelak melanjutkan semangat Kartini.
Memimpin Transformasi Digital dari Dalam Pemerintahan
Jika Ory memperjuangkan hak‑hak perempuan melalui pendidikan, Sherlita melakukannya melalui kebijakan publik dan pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan adanya kesenjangan pemanfaatan internet antara laki‑laki (72,07 persen) dan perempuan (66,35 persen), yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi, peluang ekonomi, serta stereotip gender2.
Beban inilah yang harus dipikul oleh Sherlita Ratna Dewi Agustin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur. Di satu sisi, ia bertugas untuk memimpin pengelolaan infrastruktur serta tata kelola teknologi informasi pemerintahan. Di saat yang sama, ia juga bertanggung jawab atas komunikasi publik dan layanan informasi pemerintah. “Saya belajar untuk tidak membiarkan stereotip membatasi langkah saya. Justru, posisi ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa perspektif perempuan dalam kepemimpinan membawa nilai tambah,” ujarnya.
Seiring berjalannya waktu, Diskominfo mengidentifikasi satu persoalan yang terus muncul. Meski teknologi semakin mudah untuk diakses, kesiapan dan kepercayaan diri ASN dalam menggunakannya masih tertinggal. Pemahaman mereka tentang etika, keamanan, dan relevansi penggunaannya di sektor publik masih dianggap rumit. Tanpa pendampingan yang tepat, kondisi ini berpotensi membuat teknologi seperti AI tidak dimanfaatkan secara optimal atau justru dihindari.
Kesadaran tersebut mendorong Sherlita untuk memilih belajar langsung dalam program GARUDA AI pada sesi AI for Policy Lab for Leaders yang diselenggarakan oleh BINAR bekerja sama dengan Microsoft Elevate. Melalui AI Policy Lab for Leaders, proses pembelajaran disusun secara berjenjang. Tahap awal dimulai dengan AI Fundamentals untuk membangun pemahaman dasar tentang konsep AI dan penerapannya di sektor publik. Kemudian dilanjutkan ke tahap Applied AI Tools dengan fokus pada penggunaan AI secara praktis dalam pekerjaan sehari‑hari. Tahap akhir mengajarkan Responsible AI, Governance, and Security Awareness untuk memahami penggunaan AI yang etis, tata kelola data, serta implikasi keamanan di lingkungan pemerintahan. Pendekatan berlapis ini menempatkan AI bukan sebagai solusi instan, melainkan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan publik yang bertanggung jawab.
Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, adopsi AI juga terus didukung agar semakin meluas di kalangan ASN. Sherlita selalu menegaskan bahwa AI adalah alat bantu, bukan pengganti. AI membantu mempercepat pekerjaan rutin agar ASN dapat lebih fokus pada tugas yang membutuhkan pertimbangan, kreativitas, dan empati manusia.