Navaswara.com — Pemerintah pusat menegaskan kehadiran negara dalam penanganan bencana tanah longsor yang melanda Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperkuat guna mempercepat penanganan darurat serta memastikan keselamatan warga terdampak menjadi prioritas utama.
Bencana longsor yang terjadi pada Jumat, (23/1/2026), sekitar pukul 18.00 WIB, dipicu hujan berintensitas tinggi yang mengguyur kawasan tersebut. Berdasarkan pembaruan data per Sabtu, (24/1/2026) pukul 13.00 WIB, longsor terjadi di wilayah Pasirkuning dan Pasirkuda, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua. Peristiwa ini berdampak pada sekitar 30 rumah dan memengaruhi kehidupan 34 kepala keluarga atau 113 jiwa.
Dalam peristiwa tersebut, tujuh orang dilaporkan meninggal dunia. Sejumlah warga berhasil selamat, sementara proses pencarian terhadap korban yang masih diduga tertimbun material longsor terus dilakukan. Kondisi medan yang curam serta potensi longsor susulan akibat cuaca yang belum sepenuhnya membaik menjadi tantangan utama bagi tim di lapangan.
Kemenko PMK menegaskan bahwa operasi pencarian dan penyelamatan menjadi fokus utama pada fase tanggap darurat. Pemerintah mendorong pelibatan penuh Basarnas, TNI, Polri, dan relawan terlatih untuk mempercepat evakuasi serta pencarian korban, sembari memastikan keselamatan petugas tetap terjaga. Pemerintah daerah juga didorong segera menetapkan status Tanggap Darurat Daerah agar mobilisasi sumber daya, personel, dan logistik dapat berjalan lebih efektif.
Di sisi lain, pemenuhan layanan kemanusiaan dasar bagi warga terdampak terus diperkuat. Layanan kesehatan, logistik pangan, dapur umum, ketersediaan air bersih, serta penyediaan tempat pengungsian yang aman menjadi perhatian utama, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Untuk menekan risiko lanjutan, Kemenko PMK menekankan pentingnya pengamanan wilayah rawan dan pembatasan akses masyarakat ke zona berbahaya. Koordinasi teknis dengan BMKG dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) juga diperkuat guna memantau potensi pergerakan tanah serta dinamika cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi.
Dalam aspek komunikasi publik, pemerintah menekankan pentingnya penyampaian informasi yang terkoordinasi dan akurat. Informasi resmi disalurkan melalui BPBD dan BNPB agar masyarakat memperoleh perkembangan terkini yang dapat dipercaya, sekaligus mencegah beredarnya informasi keliru yang dapat menimbulkan kepanikan.
Untuk memastikan seluruh langkah penanganan berjalan efektif di lapangan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menugaskan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Budiono Subambang, guna mengoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat, memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tertangani secara cepat dan tepat.
Pemerintah menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban bencana tanah longsor di Bandung Barat. Melalui koordinasi terpadu ini, Kemenko PMK menegaskan komitmen negara untuk terus hadir dalam situasi krisis, dengan mengutamakan keselamatan warga, nilai kemanusiaan, dan percepatan pemulihan pascabencana.