Navaswara.com –
Pemerintah terus mengakselerasi digitalisasi layanan kesehatan jamaah haji. Langkah ini semakin ditegaskan melalui monitoring dan evaluasi implementasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu bidang Kesehatan (Siskohatkes) oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Surabaya, Jumat (24/10/2025). Kunjungan lapangan dilakukan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Warsito, di Puskesmas Gayungan dan RSUD Haji Jawa Timur.
Siskohatkes menjadi tulang punggung ekosistem layanan kesehatan jamaah haji karena mengintegrasikan data keadministrasian haji dengan rekam medis jamaah secara real-time. Melalui sistem ini, tenaga kesehatan dapat mengakses catatan medis jamaah sejak pemeriksaan awal di Indonesia hingga jamaah menjalankan ibadah di Tanah Suci. Integrasi ini memungkinkan keputusan medis yang cepat, akurat, dan berbasis riwayat kesehatan lengkap, termasuk penyakit komorbid dan pengobatan rutin.
Warsito menegaskan transformasi digital ini bukan sekadar pembaruan sistem, tetapi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memastikan keselamatan jamaah haji. “Akses terhadap rekam medis secara real-time adalah kunci pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Siskohatkes harus menjadi standar baru untuk memastikan layanan kesehatan jamaah benar-benar berpihak pada keselamatan,” ujar Warsito dalam keterangannya.
Selain memudahkan tenaga medis, Siskohatkes berperan meningkatkan transparansi dalam proses istithoah, yang wajib dipenuhi calon jamaah sebelum keberangkatan. Sistem ini terhubung dengan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini telah menjangkau 98,62 persen penduduk Indonesia, sehingga aspek pembiayaan dan penjaminan layanan kesehatan jamaah tidak lagi menjadi kendala teknis saat berlangsungnya ibadah.
Integrasi Siskohatkes merupakan tindak lanjut kerja sama Kementerian Agama dan BPJS Kesehatan yang diinisiasi Kemenko PMK akhir 2024. Dengan basis data tunggal, koordinasi antarinstansi—baik pusat maupun daerah—diharapkan semakin efisien dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji berikutnya.
Dalam kunjungan tersebut, Warsito berdialog langsung dengan calon jamaah yang sedang menjalani pemeriksaan kesehatan dan proses entri data. Ia menekankan bahwa kelengkapan dan akurasi data menjadi fondasi kualitas layanan kesehatan di tahun mendatang. Tidak hanya soal teknologi, tetapi juga kedisiplinan dan budaya kerja baru yang menempatkan validasi data sebagai instrumen keselamatan jamaah.
Monitoring ini turut melibatkan Kemenkes, BPJS Kesehatan, Kementerian Haji dan Umrah, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Kemenag Kota Surabaya, dan tenaga kesehatan daerah. Hasil evaluasi diharapkan menjadi pijakan untuk penguatan interoperabilitas sistem, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, dan penyempurnaan kebijakan teknis pada penyelenggaraan haji tahun 2026.
Dengan hadirnya Siskohatkes, pemerintah menegaskan pelayanan haji terus dipacu menuju standar global—lebih transparan, responsif, berbasis data, dan fokus pada keselamatan jamaah. Transformasi ini sejalan dengan agenda besar meningkatkan kualitas layanan publik dan proteksi terhadap warga negara, baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaan ibadah haji.