Navaswara.com — Pemerintah memastikan langkah serius memperkuat layanan bank mata nasional guna menekan angka kebutaan akibat kerusakan kornea. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa penguatan ekosistem layanan kornea merupakan kebutuhan mendesak dan harus direspons melalui sinergi lintas lembaga.
Pernyataan tersebut disampaikan Pratikno saat menjadi pembicara kunci dalam Surabaya Eye Bank Forum 2025 yang digelar di Vasa Hotel Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (22/11/2025). Forum ini mempertemukan jejaring bank mata, fasilitas kesehatan, akademisi, dan pemangku kebijakan untuk memperkuat sistem layanan bank mata di Indonesia.
Menurut Pratikno, kemampuan pemenuhan donor kornea nasional masih jauh di bawah kebutuhan. “Kebutuhan nasional donor kornea mata yang tersedia kurang lebih 50 persen dari total kebutuhan. Jadi kekurangannya 50 persen, bahkan kita juga masih butuh dukungan donor kornea dari luar negeri. Oleh karena itu kita perlu untuk memperkuat ini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan kebutaan kornea bukan semata-mata menyangkut gangguan penglihatan, tetapi memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi penyintas dan keluarganya. “Ini bukan hanya kebutaan secara visual, bukan hanya gelap secara cahaya, tetapi juga punya implikasi terhadap sosial dan ekonomi,” tegasnya.
Pratikno menyebut bahwa peningkatan layanan bank mata tidak dapat dipandang sebagai isu medis semata, melainkan berkaitan pula dengan dimensi sosial, budaya, religius, serta literasi publik. Karena itu, pemerintah menyatakan kesiapan untuk membangun kerja sama secara sistematis dengan Bank Mata Indonesia.
“Kami pemerintah menyambut baik terhadap upaya sinergi lintas bank mata di Indonesia. Dan kami pemerintah siap untuk bersama-sama dengan senang hati membangun ekosistem, karena ini bukan hanya masalah teknis kesehatan, ini adalah masalah sosial, masalah keagamaan, masalah literasi publik juga,” ucap Pratikno.
Untuk memastikan penguatan ekosistem berjalan terarah, Menko PMK mendorong pembentukan joint task force antara Kemenko PMK dan asosiasi bank mata agar dapat memetakan kebutuhan, menyusun kebijakan lintas sektor, serta menghasilkan langkah konkret. “Jadi kalau ada asosiasi bank mata bekerja sama dengan Kemenko PMK, dua ini ketemu kita buat joint task force,” kata Pratikno.
Melalui langkah tersebut, pemerintah menargetkan formulasi solusi yang mencakup pembiayaan, regulasi, kesiapan tenaga kesehatan, riset, infrastruktur penyimpanan jaringan, hingga edukasi publik untuk meningkatkan partisipasi donor kornea.
Forum tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Badan Pengawas Bank Mata Indonesia Nila Djuwita F. Moeloek, Ketua Umum Bank Mata Indonesia Tjahjono D. Gondhowiardjo, Ketua Badan Pengurus P4MU Arif Afandi, Direktur RS Mata Undaan Surabaya Sahata P.H. Napitupulu, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.