Navaswara.com – Ruang konferensi di Kairo terasa hening ketika Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mulai menyampaikan pandangannya. Di hadapan para ulama, cendekiawan, dan pemikir lintas negara, isu yang diangkat bukan semata teknologi, melainkan masa depan manusia di tengah dunia yang semakin dikuasai kecerdasan buatan.
Dalam konferensi internasional yang digelar Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir, Menag menegaskan pentingnya ekoteologi serta peran agama dalam menjaga kesadaran kemanusiaan di era Artificial Intelligence (AI). Forum tersebut berlangsung pada Senin (19/1/2026) dan dihadiri para tokoh agama serta intelektual dari berbagai negara.
Konferensi ini turut dihadiri Menteri Wakaf Mesir sekaligus Ketua Dewan Tertinggi Urusan Islam, Prof. Dr. Usamah Al Sayyid Al Azhari, bersama para ulama, peneliti, dan akademisi internasional. Menteri Agama didampingi Direktur Penerangan Agama Islam Muchlis M Hanafi serta Tenaga Ahli Menteri Agama Bunyamin Yafid.
Mengawali paparannya, Menag menyampaikan salam hangat dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi atas dukungannya terhadap penyelenggaraan konferensi tersebut.
Dalam pidatonya, Menag membedah makna tanggung jawab manusia dalam perspektif Islam. Ia menekankan bahwa tanggung jawab manusia tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi memiliki dimensi moral, amanah sosial, dan kesadaran untuk memakmurkan bumi.
“Dalam kerangka inilah kami menegaskan pentingnya ekoteologi, yakni cara pandang yang memahami hubungan manusia dan lingkungan berdasarkan prinsip amanah dan tanggung jawab etis,” ujar Menag.
Menurutnya, dalam Islam bumi bukan milik mutlak manusia, melainkan titipan Ilahi yang harus dijaga keseimbangannya. Pembangunan, kata Menag, tidak dapat dilepaskan dari kewajiban moral menjaga harmoni antara manusia dan alam.
Menag juga menyambut baik pandangan Menteri Wakaf Mesir yang menegaskan bahwa pembangunan peradaban merupakan kewajiban keagamaan. Ia sependapat dengan pemikir Aljazair Malik bin Nabi bahwa peradaban tidak lahir semata dari kemajuan materi, tetapi dari bangunan kemanusiaan dan moral yang utuh.
Peradaban, menurut Menag, tidak akan tumbuh hanya dengan meniru teknologi maju atau mengimpor produk modernitas. Yang lebih utama adalah membangun manusia, memperbaiki relasinya dengan nilai, waktu, dan kerja.
“Peradaban tidak akan bangkit kecuali ketika semangat keagamaan hidup dalam nurani manusia, bukan sebagai ritual kaku, melainkan sebagai energi moral yang mengendalikan perilaku dan mengarahkan akal,” tegasnya.
Menag mengingatkan bahwa ketika nilai kehilangan peran, naluri manusia akan bergerak tanpa kendali dan menghilangkan kompas etik peradaban.
Memasuki pembahasan era kecerdasan buatan, Menag menilai tantangan terbesar bukan terletak pada kecanggihan algoritma, melainkan pada penjagaan sisi kemanusiaan manusia.
“Dunia hari ini tidak hanya membutuhkan profesi yang cerdas, tetapi profesi yang beretika. Tidak hanya kompetensi teknis, tetapi nurani yang hidup,” katanya.
Ia menegaskan bahwa peran agama di tengah kemajuan teknologi adalah sebagai kompas moral, penjaga martabat manusia, serta pemberi makna atas kerja dan profesi dalam dunia yang bergerak cepat.
Menag menjelaskan, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar berupaya mengaitkan pendidikan keagamaan dengan nilai profesionalitas, termasuk memperkuat etika kerja di lembaga negara dan masyarakat. Salah satu perhatian serius adalah relasi antara kecerdasan buatan dan otoritas keagamaan.
Berbagai diskusi ilmiah di Indonesia, menurut Menag, menegaskan bahwa kecerdasan buatan tidak dapat menggantikan nurani keagamaan, ijtihad manusia, maupun tanggung jawab etik.
“Kecerdasan buatan harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan sebagai sumber mandiri atau pengganti fatwa dan bimbingan keagamaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan utama bukan pada penggunaan AI dalam ranah agama, tetapi pada bagaimana penggunaannya diatur agar manusia tetap memimpin dengan akal, nilai, dan tanggung jawab moralnya.
“Otoritas keagamaan di era kecerdasan buatan bukan otoritas teknis, melainkan otoritas ilmiah dan moral yang memadukan teks, akal, realitas, dan tujuan syariah,” jelas Menag.
Menutup paparannya, Menag mengingatkan bahwa dunia modern tidak kekurangan orang pintar, melainkan kekurangan nilai yang menuntun kepintaran tersebut.
“Dunia tidak hanya memerlukan akal yang maju, tetapi juga akhlak yang kokoh dan pandangan kemanusiaan yang menyeluruh,” pesannya.