Navaswara.com — Perkembangan teknologi membuat kehidupan modern semakin bergantung pada infrastruktur yang saling terhubung. Mulai dari jaringan internet, pasokan energi, transportasi, hingga layanan publik, semuanya kini membutuhkan sistem yang dapat bekerja secara terintegrasi. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan cara pemerintah dan pelaku industri mengelola pembangunan infrastruktur.
Temuan ini terungkap dalam laporan 2026 Future of Infrastructure Survey yang dirilis Deloitte pada 30 Oktober 2026. Survei terhadap 985 pemimpin dari sektor pemerintah, swasta, dan organisasi nirlaba di 21 negara tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap infrastruktur pintar terus meningkat, sementara berbagai kendala pendanaan, regulasi, dan kesiapan teknologi masih menghambat pelaksanaannya.
Infrastruktur Tak Lagi Berdiri Sendiri
Sebanyak 69% responden memperkirakan permintaan terhadap infrastruktur pintar dan saling terhubung akan meningkat. Kebutuhan konektivitas menjadi salah satu pendorong utama, dengan 68% responden menempatkannya sebagai prioritas, disusul kebutuhan energi sebesar 64%.
Perubahan ini membuat infrastruktur tidak lagi dapat dikelola sebagai aset yang terpisah. Jaringan digital, energi, transportasi, dan layanan publik perlu bekerja sebagai satu kesatuan. Namun, 45% pemimpin mengaku ketergantungan antarsistem masih menjadi tantangan utama.
Kelly Marchese, Infrastructure Practice Leader Deloitte Consulting LLP, menjelaskan bahwa pemimpin organisasi perlu memikirkan infrastruktur secara lebih menyeluruh. Kemampuan mengoordinasikan berbagai sektor, mengelola risiko, serta memanfaatkan teknologi akan menentukan keberhasilan pembangunan infrastruktur ke depan.
Anggaran dan Regulasi Masih Menjadi Kendala
Meski kebutuhan investasi semakin besar, realisasi proyek infrastruktur masih menghadapi sejumlah hambatan. Sebanyak 31% responden menyebut keterbatasan anggaran sebagai kendala utama. Sementara itu, 22% lainnya menghadapi ketidakjelasan rencana implementasi dan perhitungan imbal hasil investasi atau return on investment (ROI).
Persoalan juga muncul dari sisi birokrasi. Sebanyak 39% pemimpin menilai kompleksitas kebijakan, regulasi, dan perizinan sebagai hambatan terbesar. Proses pengadaan yang rumit turut memperlambat pembangunan, sebagaimana disampaikan oleh 29% responden.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan dana belum tentu cukup untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Perencanaan yang matang, proses perizinan yang lebih efisien, serta pembagian risiko antara sektor publik dan swasta diperlukan agar investasi dapat memberikan hasil yang optimal.
Selain pembangunan dan pendanaan, ketahanan infrastruktur menjadi persoalan yang semakin penting. Ketika sistem fisik dan digital saling bergantung, gangguan pada satu bagian dapat memengaruhi layanan lainnya.
Survei Deloitte menemukan bahwa 60% responden dari kalangan pemerintah memprioritaskan keamanan siber. Namun, perhatian terhadap risiko perubahan iklim masih relatif rendah. Hanya 33% yang menempatkan kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim sebagai prioritas investasi, meskipun 56% mengidentifikasi cuaca ekstrem sebagai salah satu ancaman terbesar bagi infrastruktur.
Kesenjangan ini menjadi pengingat bahwa perlindungan infrastruktur perlu mencakup berbagai risiko, mulai dari serangan digital hingga bencana alam dan cuaca ekstrem.
AI Mulai Mengubah Cara Infrastruktur Dikelola
Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut mengambil peran dalam pengelolaan infrastruktur modern. Teknologi ini membantu organisasi memantau kinerja aset, memperkirakan kebutuhan operasional, hingga mendeteksi potensi gangguan sebelum terjadi.
Saat ini, 61% responden menyebut pemeliharaan prediktif atau predictive maintenance sebagai penggunaan AI yang paling banyak diterapkan. Ke depan, pemanfaatannya diperkirakan semakin luas. Sebanyak 44% pemimpin berencana menggunakan AI untuk memprediksi kebutuhan energi, sementara 40% lainnya ingin menerapkannya dalam pengelolaan logistik rantai pasok.
Meski demikian, pengembangan teknologi masih berhadapan dengan keterbatasan sumber daya manusia. Sebanyak 34% responden menyebut kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi, khususnya AI dan keamanan siber, sebagai salah satu hambatan utama.
Temuan Deloitte memperlihatkan bahwa masa depan infrastruktur tidak cukup ditentukan oleh besarnya investasi atau kecanggihan teknologi. Kesiapan sumber daya manusia, koordinasi antarsektor, serta kemampuan menghadapi berbagai risiko turut menjadi faktor penting agar sistem yang dibangun dapat berfungsi secara berkelanjutan.