Navaswara.com – Transaksi digital Indonesia diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Bersamaan dengan peluang tersebut, industri sistem pembayaran menghadapi tantangan baru, mulai dari serangan siber yang semakin kompleks, fraud, transaksi ilegal, hingga penggunaan kecerdasan buatan atau AI yang berkembang jauh lebih cepat.
Data Bank Indonesia menunjukkan transaksi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan meningkat hingga sekitar empat kali lipat pada 2030 dibandingkan saat ini. Pertumbuhan tersebut membuat keamanan dan ketahanan infrastruktur pembayaran menjadi persoalan penting, terutama ketika masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi secara digital.
Gambaran mengenai peluang sekaligus tantangan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Prima Executive Gathering (PEG) 2026 yang digelar PT Rintis Sejahtera di Bali. Mengusung tema “Beyond Tomorrow: Securing Progress – Accelerating in Unity”, forum tersebut mempertemukan regulator dan pelaku industri untuk membahas perkembangan teknologi, risiko, serta masa depan ekosistem pembayaran.
Presiden Direktur PT Rintis Sejahtera Abraham J. Adriaansz mengatakan ancaman seperti serangan Distributed Denial of Service (DDoS) dan penyalahgunaan AI menuntut industri untuk memperkuat kesiapan secara bersama. Perkembangan teknologi, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan kemampuan mengelola risiko yang terus berubah.
“Di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat dan lanskap risiko yang terus berubah, industri sistem pembayaran tidak dapat hanya berfokus pada peningkatan kinerja hari ini, tetapi juga perlu membangun ketahanan untuk menghadapi tantangan di masa depan,” ujar Abraham.
Perubahan juga terlihat dari posisi AI dalam industri jasa keuangan. Teknologi tersebut mulai bergerak dari sekadar alat bantu individual menuju rekan kerja digital yang dapat berkolaborasi dengan manusia dan membantu membangun kecerdasan kolektif dalam organisasi.
Namun, penerapan AI tidak cukup mengandalkan kecanggihan teknologinya. Tata kelola, kualitas data, keamanan, serta kesiapan infrastruktur menjadi fondasi penting agar pemanfaatan AI dapat berjalan secara efektif sekaligus mengurangi risiko baru yang muncul dari penggunaannya.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta turut menilai akselerasi digital membawa sejumlah pekerjaan rumah bagi industri. Peningkatan risiko siber berjalan beriringan dengan persoalan literasi digital, fraud, perlindungan konsumen, serta transaksi ilegal yang membutuhkan respons lintas pelaku industri.
Kebutuhan untuk membangun sistem pembayaran yang saling terhubung juga semakin penting. Pengalaman interoperabilitas seperti QRIS menjadi salah satu contoh bahwa kolaborasi antarpelaku dapat memperluas akses sekaligus menciptakan sistem pembayaran yang lebih terintegrasi.
Di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, manajemen risiko pun mulai dipandang sebagai bagian dari daya saing. Industri perbankan dan pembayaran perlu menjaga efisiensi operasional tanpa mengorbankan keamanan, sekaligus mengikuti standar seperti Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP).
Perubahan teknologi membawa pertanyaan yang semakin relevan bagi industri pembayaran. Seberapa cepat inovasi dapat dikembangkan tanpa membuat keamanan tertinggal? Ketika AI semakin terlibat dalam proses finansial, kesiapan manusia, sistem, data, dan regulasi akan ikut menentukan arah pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.