Navaswara.com – Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) menyatakan menghormati proses judicial review atau uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Bagi universitas, langkah hukum yang ditempuh sejumlah dosen merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang patut dihargai dalam negara demokrasi.
Rektor UPNVJ Prof. Dr. Anter Venus, M.A., Comm. menegaskan bahwa penyampaian aspirasi melalui jalur hukum mencerminkan kedewasaan dalam membangun tata kelola pendidikan tinggi yang lebih baik. Menurutnya, ruang dialog akan tetap dibuka seluas-luasnya agar berbagai dinamika yang muncul dapat diselesaikan secara konstruktif.
“Kami menghormati sepenuhnya proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. Bagi kami, ini adalah cerminan dari kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi dan mencari kepastian aturan tata kelola pendidikan tinggi,” ujar Anter Venus.
Ia mengakui bahwa masa transisi kebijakan kepegawaian nasional menghadirkan tantangan bagi banyak perguruan tinggi, termasuk UPNVJ. Namun demikian, pihak universitas menilai setiap dinamika harus disikapi secara terbuka, berbasis data, dan tetap menjunjung semangat kebersamaan sebagai bagian dari komunitas akademik.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum UPNVJ Ahmad Ahsin Thohari menjelaskan bahwa pengelolaan hak keuangan dosen dilakukan melalui sistem payroll yang terintegrasi sesuai mekanisme Badan Layanan Umum (BLU). Ia menegaskan seluruh pembayaran dilakukan secara profesional, transparan, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
UPNVJ juga menjelaskan bahwa komponen penghasilan dosen tidak hanya berasal dari gaji pokok, tetapi terdiri atas sejumlah komponen lain yang membentuk keseluruhan take-home pay. Sementara itu, pembayaran uang makan dilakukan berdasarkan sistem presensi berbasis face recognition yang diterapkan secara seragam kepada seluruh pegawai sebagai bagian dari tata kelola anggaran yang akuntabel.
Di tengah perhatian publik terhadap isu kesejahteraan dosen, pihak universitas menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola sumber daya manusia, meningkatkan kualitas layanan kepegawaian, serta menjaga iklim akademik yang sehat, terbuka, dan berkeadilan. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu memberikan kepastian bagi seluruh sivitas akademika.
UPNVJ berharap proses yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi dapat menjadi bagian dari penyempurnaan tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia. Di saat yang sama, universitas menegaskan akan terus mengedepankan komunikasi yang terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga setiap perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog yang berlandaskan data, regulasi, dan kepentingan bersama demi kemajuan pendidikan tinggi nasional. (sumber : www.antaranews.com)