Navaswara.com – Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang dan lebih kering pada paruh kedua tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tetap terlindungi dari ancaman kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat selama musim kemarau.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino yang digelar di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (29/6/2026). Kegiatan yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu diikuti secara luring maupun daring oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah menginisiasi forum koordinasi nasional tersebut. Menurutnya, kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk meminimalkan dampak El Nino terhadap kehidupan masyarakat.
Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Selain memastikan ketersediaan air bersih dan pasokan pangan, pemerintah juga berupaya menjaga agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tetap berjalan normal meskipun menghadapi tantangan musim kemarau yang diperkirakan lebih ekstrem.
Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan pada periode Juli hingga Desember 2026 diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah, dengan kisaran antara 0 hingga 300 milimeter per bulan. Kondisi tersebut meningkatkan potensi kekeringan di sejumlah wilayah sekaligus memperbesar risiko kebakaran hutan dan lahan.
Menghadapi situasi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi secara menyeluruh. Selain meningkatkan kesiapan personel dan memperkuat dukungan logistik kepada pemerintah daerah, BNPB juga menyiapkan helikopter patroli dan water bombing, operasi modifikasi cuaca, hingga penguatan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kesiapan infrastruktur sumber daya air untuk menghadapi musim kemarau. Saat ini pemerintah telah menyiagakan ratusan bendungan, situ, danau, tampungan air baku, serta ribuan sumur bor yang akan dimanfaatkan untuk menjaga pasokan air bagi masyarakat. Pemerintah juga terus memantau kondisi tampungan air serta menyiapkan pompa dan sarana distribusi air bersih ke wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.
Mewakili Menko PMK, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah perlu segera melakukan langkah antisipatif sejak dini.
Menurutnya, daerah harus mulai memetakan sumber-sumber air baku yang dapat dimanfaatkan apabila musim kemarau semakin panjang. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk melakukan panen air hujan selama curah hujan masih tersedia, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk menggunakan air secara bijaksana.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri yang telah memfasilitasi sosialisasi yang sangat penting terkait dampak El Nino ini. Sebagaimana arahan Bapak Menko PMK, yang harus dipastikan adalah masyarakat tetap aman, kebutuhan air dan pangan terpenuhi, serta aktivitas sosial ekonomi tetap berjalan,” ujar Lilik.
Ia juga meminta setiap daerah segera menyusun rencana kontingensi menghadapi kekeringan, termasuk menyiapkan armada mobil tangki air, menentukan sumber air alternatif, hingga menyusun mekanisme distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak.
Selain ancaman kekeringan, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah diminta segera memetakan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembasahan lahan maupun pemadaman apabila terjadi kebakaran.
Operasi modifikasi cuaca pun diharapkan dapat dilakukan lebih awal guna mengisi cadangan air sekaligus menjaga kelembapan lahan gambut sebelum memasuki puncak musim kemarau. Di sisi lain, patroli terpadu akan terus diperkuat dengan melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi titik rawan karhutla.
Melalui penguatan koordinasi nasional ini, pemerintah berharap seluruh daerah dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino sehingga risiko bencana dapat ditekan, kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, dan stabilitas pembangunan nasional tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim.