Navaswara.com – Upaya menghadirkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif terus diperkuat pemerintah. Di tengah dinamika sosial, ekonomi, hingga transformasi digital yang masih menyisakan kesenjangan bagi perempuan dan kelompok rentan, penguatan perspektif gender kini menjadi perhatian penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional.
Komitmen itu terlihat dalam Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Kementerian PPN/Bappenas di Depok, Senin (19/5/2026). Kegiatan tersebut difokuskan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia fungsional perencana agar mampu mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih mengatakan, penguatan kapasitas perencana menjadi langkah strategis karena Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting sebagai penggerak sekaligus pelaksana Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat pusat maupun daerah.
“Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia. Karena itu, penguatan kapasitas para perencana menjadi penting agar kebijakan, program, serta dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan semakin responsif gender,” ujar Amurwani.
Menurutnya, penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan benar-benar memberi manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Amurwani menjelaskan, tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks, mulai dari kekerasan berbasis gender, ketimpangan ekonomi, rendahnya partisipasi kerja perempuan, hingga transformasi digital yang belum sepenuhnya inklusif bagi kelompok rentan.
“Seluruh isu tersebut memiliki dimensi gender yang perlu dipahami secara menyeluruh agar proses perencanaan pembangunan dapat menghasilkan kebijakan dan program yang tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali menegaskan bahwa perspektif gender harus menjadi bagian integral dalam seluruh proses pembangunan nasional.
Ia menyoroti masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibanding laki-laki. Berdasarkan data yang disampaikan, tingkat partisipasi kerja perempuan saat ini baru mencapai 56 persen, sedangkan laki-laki telah mencapai 84 persen.
“Peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pencapaian target pembangunan nasional dalam RPJMN,” ujar Pungkas.
Menurutnya, pengarusutamaan gender tidak hanya berbicara mengenai kesetaraan, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ia menambahkan, pemerintah telah memetakan berbagai strategi pembangunan berbasis gender, di antaranya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan kepemimpinan perempuan, peningkatan partisipasi ekonomi perempuan, hingga perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.
Dalam forum tersebut, pakar gender Kalis Mardiasih turut menyoroti masih adanya hambatan struktural yang dihadapi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan, hingga konstruksi sosial yang masih membebankan peran domestik secara dominan kepada perempuan.
“Ketidakadilan gender terjadi karena sistem dan fasilitas yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. Karena itu, kita perlu membangun sistem pembangunan yang aman, adil, dan inklusif bagi perempuan serta kelompok rentan,” ujar Kalis.
Penguatan pengarusutamaan gender dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan Indonesia tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Melalui kolaborasi lintas kementerian dan penguatan kapasitas perencana pembangunan, pemerintah berharap kebijakan yang lahir ke depan semakin responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
Masyarakat diharapkan turut mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif dengan memperkuat kesadaran kesetaraan gender di lingkungan keluarga, pendidikan, hingga dunia kerja demi Indonesia yang lebih adil dan berdaya saing.