Navaswara.com — Pemerintah memastikan keselamatan dan keamanan jamaah haji serta umrah Indonesia tetap menjadi prioritas di tengah meningkatnya dinamika konflik di kawasan Timur Tengah.
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin Deputi Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Warsito, pada Rabu (4/3).
Warsito menjelaskan, rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan perlindungan maksimal bagi jamaah Indonesia sekaligus mengantisipasi dampak situasi geopolitik di kawasan tersebut.
“Pemerintah terus memantau perkembangan situasi regional, khususnya di sekitar Arab Saudi serta negara-negara yang menjadi jalur transit penerbangan jamaah,” ujar Warsito.
Saat ini, tercatat sekitar 33 ribu jamaah umrah asal Indonesia sedang berada di Arab Saudi selama periode Ramadan. Seiring perkembangan situasi keamanan kawasan, sebagian jamaah dilaporkan mengalami kendala dalam keberangkatan maupun kepulangan.
Pemerintah pun melakukan pemantauan intensif serta berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan maskapai penerbangan guna memastikan jalur penerbangan tetap aman dan pengaturan transportasi berjalan optimal.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai skenario antisipasi dalam kondisi darurat, mulai dari penjadwalan ulang perjalanan, pengaturan jalur transit, hingga kemungkinan evakuasi jika situasi mengharuskan.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, menyampaikan bahwa Kedutaan Besar RI di Riyadh terus berkoordinasi dengan Kantor Urusan Haji di Jeddah untuk memperoleh informasi terkini terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Berdasarkan data Konsulat Jenderal RI di Jeddah, sekitar 300 jamaah umrah Indonesia tercatat mengalami kendala kepulangan. Data tersebut dihimpun dari laporan hotline serta pemantauan langsung petugas di Bandara Jeddah, Terminal Haji Jeddah, dan Bandara Madinah.
“Pemerintah Arab Saudi memberikan kebijakan perpanjangan visa secara gratis bagi jamaah yang terdampak, sehingga status mereka tetap legal hingga proses kepulangan ke Indonesia,” kata Abdul Aziz.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama juga telah mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial.
Hingga saat ini, belum terdapat indikasi gangguan langsung terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Dua bandara utama di Arab Saudi, yaitu Jeddah dan Madinah, juga masih beroperasi normal.
Meski demikian, pemerintah tetap menerapkan langkah mitigasi dan kewaspadaan, termasuk memastikan keamanan rute penerbangan jamaah yang melintasi kawasan Timur Tengah.
Pemerintah menegaskan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tetap berjalan sesuai rencana dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asesmen risiko secara berkelanjutan.
“Kami memastikan perlindungan maksimal bagi jamaah Indonesia. Setiap kebijakan akan diambil secara terukur berdasarkan perkembangan situasi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” tegas Warsito.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan KBRI Riyadh, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Badan Intelijen Negara, serta instansi terkait lainnya.