Navaswara.com – Pengalaman pahit saat pandemi COVID-19 masih membekas ketika obat-obatan esensial, vaksin, hingga alat kesehatan sulit diperoleh karena tingginya ketergantungan terhadap impor. Kini, pemerintah bergerak memperkuat fondasi industri kesehatan nasional dengan menghadirkan investasi besar yang diharapkan menjadi titik balik menuju kemandirian obat dan vaksin bagi masyarakat Indonesia.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) berhasil mengamankan komitmen investasi berskala besar di sektor hilirisasi kesehatan sepanjang 2026. Salah satunya berasal dari perusahaan biofarmasi asal Jepang, Takeda, yang akan membangun pabrik produk turunan plasma darah sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan kesehatan nasional.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan investasi tersebut merupakan implementasi Pilar Ketiga Transformasi Kesehatan, yakni memperkuat ketahanan kesehatan nasional melalui pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.
“Di masa pandemi, masyarakat sangat kesulitan dan harus membayar mahal untuk mendapatkan obat-obatan esensial kategori Plasma Derived Products (PDP) seperti Albumin, IVIG, Faktor-8, dan Faktor-9,” ujar Budi dalam siaran pers yang disampaikan di Jakarta, Kamis (16/7).
Menurut Budi, pengalaman selama pandemi menjadi pelajaran penting bahwa Indonesia harus mampu memproduksi sendiri berbagai kebutuhan kesehatan strategis agar tidak lagi bergantung pada pasokan luar negeri ketika terjadi krisis global.
Plasma Derived Products (PDP) merupakan kelompok obat yang berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh serta membantu proses pembekuan darah. Produk tersebut dihasilkan melalui proses fraksionasi plasma dari darah manusia dan selama ini sebagian besar masih dipenuhi melalui impor.
“Sebagai negara dengan penduduk keempat terbanyak di dunia, kita sebenarnya memiliki sumber daya bahan baku darah yang sangat melimpah untuk diolah secara mandiri menjadi PDP. Ini yang sedang kita hilirisasi,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Kemenkes telah melakukan relaksasi regulasi pembangunan pabrik plasma sejak 2023. Kebijakan tersebut berhasil menarik investasi perusahaan biofarmasi asal Korea Selatan, SK Plasma, yang menggandeng Indonesia Investment Authority (INA) untuk membangun fasilitas fraksionasi plasma pertama di Indonesia.
Pabrik SK Plasma yang dibangun dengan nilai investasi sekitar USD 300 juta memiliki kapasitas produksi hingga 600.000 liter plasma per tahun. Fasilitas tersebut telah selesai dibangun pada 2026 dan ditargetkan mulai beroperasi secara penuh pada 2027 setelah memperoleh izin operasional serta izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Keberhasilan pembangunan fasilitas tersebut kemudian diikuti masuknya Takeda, salah satu produsen Plasma Derived Products terbesar di dunia, yang akan membangun pabrik plasma kedua di Indonesia dengan kapasitas produksi yang lebih besar.
Tidak hanya memperkuat industri plasma darah, pemerintah juga mempercepat kemandirian produksi vaksin nasional. Kemenkes mendorong pengembangan dua fasilitas produksi vaksin dalam negeri, yakni PT Etana Biotechnologies Indonesia dan PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia.
Khusus PT Biotis, perusahaan tersebut juga mengembangkan Vaksin Merah Putih, hasil penelitian ilmuwan Indonesia yang menjadi simbol kemampuan riset dan inovasi nasional di bidang kesehatan.
Budi menegaskan, transformasi ketahanan kesehatan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan nasional, tetapi juga membangun ekosistem industri kesehatan yang mampu bersaing secara global.
“Melalui Transformasi Ketahanan Kesehatan, kita tidak sekadar belajar dari krisis, tetapi bertindak nyata membenahinya. Lewat berdirinya fasilitas produksi dari Etana, Biotis, SK Plasma, dan Takeda, kita pastikan ketersediaan obat dan vaksin rakyat ke depan akan selalu aman, terjangkau, dan diproduksi di negeri sendiri,” katanya.
Dari sisi ekonomi, masuknya investasi industri biofarmasi global diproyeksikan memberi dampak strategis terhadap pertumbuhan sektor manufaktur kesehatan nasional. Selain mengurangi ketergantungan impor, pembangunan industri hilir kesehatan berpotensi menciptakan lapangan kerja, memperkuat transfer teknologi, meningkatkan kemampuan riset nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat produksi farmasi di kawasan Asia Tenggara.
Kemandirian kesehatan bukan sekadar soal memproduksi obat dan vaksin sendiri, tetapi juga memastikan setiap masyarakat Indonesia memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih aman, terjangkau, dan berkelanjutan.