Navaswara.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan seluruh unsur insan pers terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Agenda tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6–9 Februari 2026 di Provinsi Banten.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, persiapan pelaksanaan HPN sejauh ini berjalan dengan baik melalui koordinasi lintas pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Alhamdulillah, persiapan berjalan bersama-sama dengan PWI Pusat, PWI Provinsi Banten, dan seluruh unsur pers yang ada di Provinsi Banten,” ujar Andra Soni, belum lama ini.
Andra menyebut Pemprov Banten menyambut antusias pelaksanaan HPN yang merupakan agenda nasional insan pers Indonesia. Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perkembangan pers serta kemajuan daerah.
Menurutnya, pers memiliki peran strategis dalam menjaga iklim kebebasan berpendapat yang sehat, bertanggung jawab, dan beretika. Selain itu, pers juga menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat.
Ia menegaskan, pelaksanaan HPN di Banten diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi ruang konsolidasi dan refleksi bersama untuk memperkuat peran pers dalam pembangunan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga kebebasan pers juga tumbuh dengan baik dan pers dapat menjadi bagian dari pendukung, sekaligus mitra strategis, menuju Banten yang maju, adil merata, dan tidak korupsi,” kata Andra.
Senada dengan itu, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah berharap pers dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan kepada masyarakat.
Ia menilai pelaksanaan HPN 2026 di Banten dapat menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas, termasuk dari provinsi lain.
“Mudah-mudahan melalui peringatan HPN tahun 2026, Provinsi Banten semakin dikenal dan terangkat seluruh potensi wilayahnya,” ujar Dimyati.
Dimyati juga menekankan peran pers tidak hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial. Pers dinilai penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, maupun solusi bagi keberlangsungan pembangunan.
Melalui praktik jurnalistik yang akurat, jujur, dan berimbang, pers turut berkontribusi dalam mengoreksi kebijakan, mendorong akuntabilitas, serta mendidik masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Pers juga ikut melakukan pengawasan terhadap roda pemerintahan yang berlangsung. Kita menyambut baik kehadiran pers dan media massa untuk memberikan masukan yang konstruktif,” pungkas Dimyati.