Navaswara.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam sebuah upacara di Jakarta, Rabu (28/1). Pelantikan ini mencakup pejabat dari sejumlah unit strategis, terutama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 22 orang berasal dari DJBC, tiga orang dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), satu orang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan satu orang dari Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).
Purbaya menegaskan, pelantikan pejabat bukan sekadar seremoni administratif, melainkan amanah negara yang membawa konsekuensi besar. Ia menekankan pentingnya integritas, etika, dan kinerja dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik.
“Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas. Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak Saudara-Saudara sekalian dan akan dimintai pertanggungjawaban melalui kepemimpinan, etika, serta kinerja,” ujar Purbaya.
Pubaya juga menyoroti peran strategis kebijakan fiskal dalam mendorong permintaan domestik (domestic demand) di tengah ketidakpastian global dan dinamika geopolitik yang terus berkembang. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi pasar dalam negeri yang besar, namun harus dilindungi dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat.
“Di dalam negeri kita punya domestic demand yang besar. Ini harus didorong lewat kebijakan fiskal yang tepat. Tapi kalau banyak barang selundupan, domestic demand justru dikuasai perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang bersaing secara tidak fair karena masuknya ilegal,” kata Purbaya.
Ia menegaskan, praktik penyelundupan dan masuknya barang ilegal akan menutup ruang bagi industri nasional untuk bersaing secara adil. Karena itu, Purbaya meminta jajaran Kemenkeu, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk berada di garda terdepan dalam menjaga pasar domestik.
Menurutnya, Bea dan Cukai memegang peran krusial dalam memastikan arus barang lintas batas berjalan sesuai ketentuan, sekaligus melindungi kepentingan industri dan tenaga kerja dalam negeri. Upaya tersebut harus dilakukan dengan disiplin tinggi, profesionalisme, dan integritas yang tidak bisa ditawar.
Purbaya juga meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara konsisten, bersih, dan bertanggung jawab, serta menjadikan kepentingan negara sebagai orientasi utama dalam setiap pengambilan keputusan.