Navaswara.com — Suasana Minggu sore di Hambalang tampak lebih sibuk dari biasanya. Di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto, diskusi strategis digelar bukan sekadar untuk merespons isu harian, melainkan menyusun arah besar ekonomi Indonesia. Di ruangan itu, Presiden menerima Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, Rosan Roeslani, untuk membahas proyek-proyek kunci yang akan menentukan masa depan industri nasional.
Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu sore, 4 Januari 2026, guna membahas percepatan proyek hilirisasi serta pengembangan program Waste to Energy.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas tiga poin utama yang menjadi perhatian pemerintah, termasuk perkembangan lima titik proyek hilirisasi yang akan segera memasuki tahap groundbreaking pada awal Februari 2026.
“Minggu sore, Presiden Prabowo menerima Kepala Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, di Kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, 4 Januari 2026,” ujar Teddy.
Menurut Teddy, proyek hilirisasi tersebut akan dilaksanakan di sejumlah provinsi di Indonesia dengan nilai investasi yang signifikan. Total nilai investasi yang disiapkan mencapai sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp100 triliun.
Agenda strategis lain yang turut dibahas adalah perkembangan proyek Waste to Energy yang berfokus pada penertiban dan modernisasi pengelolaan sampah di berbagai daerah. Program ini diharapkan mampu menekan volume sampah terbuka sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru dari limbah.
“Perkembangan projects Waste to Energy sehingga volume sampah terbuka tidak hanya berkurang, namun akan sangat bermanfaat dari segi ekonomi,” kata Teddy.
Pertemuan tersebut mencerminkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mendorong percepatan hilirisasi industri nasional sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dalam kebijakan pembangunan. Pemerintah menargetkan agar proyek-proyek tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan investasi, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat peran UMKM lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.