Navaswara.com – Konsistensi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam menjaga akuntabilitas kembali mendapat pengakuan. Untuk ke-16 kalinya sejak 2009, Kemenko PMK meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan di Ruang Rapat Lantai 8 Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Jumat (26/9/2025), oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, kepada Menko PMK Pratikno. Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa tata kelola keuangan di Kemenko PMK dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pada standar akuntansi pemerintah.
“Alhamdulillah, ini adalah WTP ke-16 berturut-turut yang kita terima. Semua ini tidak lepas dari dukungan, arahan, dan evaluasi berharga dari BPK. Setiap masukan selalu kami jadikan pijakan untuk memperbaiki diri,” ujar Menko Pratikno.
Ia menekankan bahwa keberhasilan mempertahankan WTP bukan semata soal laporan keuangan, tetapi cerminan komitmen dalam mengawal pembangunan manusia dan kebudayaan. Sebagai koordinator sejumlah program prioritas nasional, termasuk lima Program Hasil Terbaik Cepat Presiden, Kemenko PMK harus memastikan seluruh proses berjalan presisi, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi di lapangan.
“Fokus kami adalah menjadi SMART Ministry yang mampu menghadirkan kebijakan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, integritas tata kelola keuangan adalah fondasi utama,” tambahnya.
BPK melalui Akhsanul Khaq juga menyampaikan apresiasi. Ia menegaskan bahwa laporan keuangan Kemenko PMK telah memenuhi standar, memiliki pengendalian internal yang efektif, dan tidak ditemukan permasalahan signifikan. “Hasil pembahasan kami menunjukkan laporan keuangan Kemenko PMK wajar, sehingga opini yang diberikan adalah WTP,” ujarnya.
Predikat WTP yang diraih secara konsisten selama lebih dari satu dekade ini menjadi cermin keseriusan Kemenko PMK dalam menjaga kepercayaan publik. Di tengah tugas berat mengawal pembangunan manusia, capaian ini meneguhkan bahwa setiap rupiah anggaran negara dikelola secara hati-hati untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Ke depan, Menko PMK berharap kerja sama lintas pihak, termasuk sinergi dengan BPK, terus diperkuat. Dengan tata kelola yang baik, program pembangunan manusia dan kebudayaan diyakini dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berdampak nyata bagi terwujudnya Indonesia Maju.