Navaswara.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan penanganan bencana tanah bergerak di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan mengedepankan keselamatan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan melalui koordinasi langsung Menko PMK dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto pada Jumat (6/2/2026).
Dalam komunikasi tersebut, Pratikno menyampaikan empati dan duka mendalam kepada warga terdampak, khususnya masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi. Pemerintah, kata dia, hadir untuk memastikan warga berada dalam kondisi aman sekaligus memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar sejak masa tanggap darurat.
Menko PMK menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah agar seluruh langkah penanganan berjalan efektif, baik dalam fase darurat maupun pada tahap lanjutan. Penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons cepat, tetapi juga harus disertai perencanaan mitigasi risiko untuk mencegah dampak yang lebih besar di masa mendatang.
“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Seluruh jajaran harus bergerak cepat, terukur, dan saling terkoordinasi agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi,” ujar Pratikno.
Koordinasi dengan BNPB difokuskan pada percepatan penyediaan hunian sementara bagi warga yang terdampak bencana tanah bergerak. Hunian sementara dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat dapat tinggal di tempat yang aman dan layak sambil menunggu penanganan jangka menengah dan panjang, termasuk penataan kawasan rawan bencana.
Pratikno juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan aspek sosial dan keagamaan masyarakat, mengingat waktu kejadian bencana berdekatan dengan datangnya Bulan Ramadan. Aktivitas peribadatan warga di lokasi pengungsian diharapkan tetap dapat berjalan dengan baik.
Untuk memastikan koordinasi di lapangan berjalan optimal, Menko PMK menugaskan Staf Khusus Bidang Kerukunan Beragama Kemenko PMK, Ulun Nuha, guna mengawal langsung penanganan bencana tersebut. Penugasan ini mencakup penguatan koordinasi lintas sektor serta memastikan pelayanan kepada masyarakat terdampak dilakukan secara inklusif dan berkeadilan.
Berdasarkan laporan sementara, bencana tanah bergerak di Jatinegara menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah warga serta fasilitas pendidikan, termasuk sekolah dan pesantren. Pemerintah pusat dan daerah hingga kini masih melakukan pendataan lanjutan untuk memetakan tingkat kerusakan dan kebutuhan warga secara menyeluruh.
Sementara itu, BNPB bersama pemerintah daerah telah mendirikan tenda-tenda pengungsian dan menyalurkan bantuan logistik sebagai langkah awal penanganan. Pembangunan hunian sementara juga tengah dipercepat agar warga dapat segera direlokasi ke tempat yang lebih aman.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penanganan dan pemulihan pascabencana, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga aspek sosial dan kemanusiaan, demi memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan aman.