Navaswara.com – Pemerintah memperkuat langkah penanganan masalah kesehatan jiwa anak dengan membangun kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Upaya ini ditegaskan dalam rapat sinkronisasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sembilan kementerian dan lembaga menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai bentuk komitmen memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan penanganan gangguan kesehatan mental pada anak.
Pratikno mengatakan, meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kasus kesehatan jiwa anak belakangan ini menunjukkan perlunya langkah penanganan yang lebih serius dan terkoordinasi.
“Persoalan kesehatan jiwa anak memiliki kompleksitas tinggi dan melibatkan banyak faktor. Karena itu penanganannya harus dilakukan secara terpadu oleh berbagai sektor,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kondisi kesehatan mental anak dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor risiko, baik yang bersifat jangka panjang maupun situasional. Faktor yang bersifat menetap antara lain gangguan suasana hati, kecemasan, depresi, hingga trauma akibat perundungan.
Sementara itu, faktor pemicu situasional dapat muncul dari lingkungan sosial seperti konflik keluarga, tekanan akademik di sekolah, masalah kedisiplinan, stigma sosial, hingga paparan konten negatif di ruang digital.
Melalui kesepakatan bersama tersebut, pemerintah akan memperkuat berbagai program yang mencakup promosi dan literasi kesehatan mental anak, upaya pencegahan serta deteksi dini, hingga penciptaan lingkungan yang lebih sehat bagi anak di keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat layanan penanganan kesehatan mental anak serta membangun sistem rujukan yang lebih terintegrasi agar anak yang membutuhkan bantuan dapat memperoleh layanan secara cepat dan tepat.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola program, integrasi data, serta sistem keamanan informasi guna mendukung implementasi kebijakan secara efektif.
“Kita harus memastikan kebijakan yang disusun tidak hanya komprehensif, tetapi juga dapat dijalankan secara terintegrasi melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga,” kata Pratikno.
Penandatanganan SKB tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Nasaruddin Umar, Abdul Mu’ti, Budi Gunadi Sadikin, Saifullah Yusuf, Meutya Hafid, serta Tito Karnavian bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah berharap penanganan kesehatan jiwa anak dapat berjalan lebih efektif sekaligus memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia.