Navaswara.com — Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pentingnya data harga barang kebutuhan pokok (bapok) yang akurat dan kredibel sebagai fondasi stabilitas harga dan pengendalian inflasi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemantauan Bapok di Bandung yang digelar pada 20–21 November 2025.
“Data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan adalah kunci. Tanpa kredibilitas data, kebijakan tidak akan tepat sasaran,” ujar Mendag Busan.
Ia menekankan perlunya integrasi sistem pemantauan harga, digitalisasi pencatatan, serta peningkatan kompetensi kontributor SP2KP di seluruh Indonesia.
Rakernas yang mengusung tema “Kolaborasi dan Sinergi: Data Kredibel untuk Indonesia Maju” diikuti lebih dari 400 peserta, termasuk kepala dinas perdagangan daerah dan para pemantau Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Hadir pula Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
Dalam laporannya, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal S. Shofwan menyampaikan bahwa SP2KP kini mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan tingkat pelaporan mencapai 93 persen. Menurutnya, capaian ini menunjukkan semakin kuatnya sinergi pusat dan daerah dalam menyediakan data harga yang kredibel.
“SP2KP menjadi instrumen utama dalam memastikan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok,” tegas Iqbal.
Kepala BPS Amalia menambahkan bahwa data SP2KP menjadi bahan baku penting untuk penyusunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang digunakan dalam rapat inflasi mingguan. “IPH menjadi indikator utama inflasi bulanan,” ujarnya.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi kolaborasi tersebut. “Melalui sinergi, Bandung memastikan distribusi barang lancar dan inflasi tetap terkendali,” katanya.
Rakernas juga menjadi momentum pemberian penghargaan kepada 18 kontributor pemantau harga serta tiga tim pembinaan dan pengawasan provinsi dengan kinerja terbaik: Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Para kontributor menekankan pentingnya konsistensi pencatatan harga serta kepercayaan pedagang sebagai kunci akurasi data.
Selain itu, Kemendag meluncurkan Kelas Pemantauan Bapok melalui platform e-learning Kudagang, yang berisi materi metodologi pemantauan, pemilihan responden, hingga etika kerja bagi kontributor.
Rakernas Pemantauan Bapok 2025 mempertegas bahwa kualitas data bukan sekadar catatan angka, melainkan instrumen strategis yang menentukan efektivitas kebijakan dalam menjaga kestabilan harga dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.