Navaswara.com – Harga kebutuhan pokok terus naik, gelombang pemutusan hubungan kerja belum mereda, sementara nilai tukar rupiah sempat menembus kisaran Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Situasi ini membuat kemampuan mengelola keuangan pribadi menjadi semakin penting. Saat penghasilan tertekan dan biaya hidup meningkat, setiap keputusan finansial membawa dampak yang jauh lebih besar dibanding saat kondisi ekonomi stabil.
Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memperkirakan gelombang PHK masih berlanjut sepanjang semester kedua 2026. Kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memperlambat perputaran ekonomi karena konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yusuf juga menilai tantangan terbesar saat ini bukan hanya perlambatan ekonomi, melainkan pertumbuhan yang belum mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah memadai atau jobless growth.
Tekanan itu tercermin dalam data inflasi. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Juni 2026 mencapai 0,44 persen secara bulanan dan 3,34 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya. Kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar. Kajian Universitas YARSI yang melibatkan puluhan ekonom juga menunjukkan mayoritas responden memandang kondisi ekonomi nasional cenderung stagnan hingga memburuk, disertai ekspektasi inflasi yang masih meningkat dan berpotensi mengikis daya beli masyarakat.
Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi pun masih menyisakan catatan. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pertumbuhan PDB sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 lebih banyak ditopang belanja pemerintah serta faktor musiman, seperti Lebaran dan pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara. Sementara itu, tekanan terhadap daya beli, penyusutan kelas menengah, serta gelombang PHK masih dirasakan banyak rumah tangga.
Kondisi tersebut membuat literasi keuangan semakin relevan. Ketika pemasukan berkurang dan harga kebutuhan terus bergerak naik, kesalahan mengambil keputusan finansial dapat membawa konsekuensi yang tidak ringan. Penggunaan kartu kredit maupun pinjaman daring tanpa perhitungan, misalnya, dapat menjadi beban ketika kemampuan membayar menurun. Uang yang hanya disimpan tanpa perencanaan juga terus tergerus inflasi.
Masalahnya, pemahaman masyarakat belum sejalan dengan pesatnya penggunaan layanan keuangan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan bersama Badan Pusat Statistik menunjukkan indeks literasi keuangan nasional berada di angka 66,46 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan telah mencapai 80,51 persen. Selisih keduanya melebar menjadi 14,05 persen. Gambaran ini menunjukkan semakin banyak masyarakat menggunakan produk keuangan, tetapi belum memahami manfaat, risiko, maupun cara penggunaannya secara utuh.
Kesenjangan tersebut terlihat lebih jelas pada kelompok perempuan. OJK mencatat indeks literasi keuangan perempuan turun menjadi 65,6 persen pada 2025, sedangkan laki-laki berada di angka 67,32 persen. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan jarak antara akses layanan keuangan dan tingkat pemahaman masyarakat masih cukup lebar. Literasi keuangan syariah juga masih berada di angka 43,42 persen, meski pilihan produk berbasis syariah terus bertambah.
Tekanan ekonomi yang datang bersamaan dengan rendahnya literasi keuangan dapat meningkatkan kerentanan masyarakat. Risiko itu mulai terlihat dari meningkatnya perhatian terhadap kualitas pembiayaan di industri fintech lending ketika daya beli melemah. Bagi pekerja yang kehilangan penghasilan maupun keluarga dengan pendapatan yang menyusut, pinjaman cepat sering kali menjadi pilihan paling mudah, meski belum memahami biaya, bunga, maupun konsekuensi jangka panjangnya.
Literasi keuangan akhirnya menjadi bekal yang sangat menentukan. Kemampuan menyusun dana darurat, mengatur arus kas, mengelola utang, serta mengenali investasi yang masuk akal membantu masyarakat mengambil keputusan dengan lebih tenang ketika kondisi ekonomi berubah cepat. Pengetahuan tersebut juga membantu keluarga menyusun prioritas pengeluaran tanpa harus terjebak pada keputusan yang justru memperburuk kondisi keuangan.
Pemerintah menargetkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,35 persen pada 2029 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Target tersebut membutuhkan edukasi yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, terutama pekerja yang terdampak PHK, perempuan sebagai pengelola keuangan keluarga, serta generasi muda yang semakin akrab dengan layanan keuangan digital.
Ketidakpastian ekonomi memang sulit dihindari. Namun, kemampuan mengelola keuangan dengan baik dapat menjadi salah satu modal penting agar setiap rumah tangga memiliki daya tahan yang lebih kuat saat tekanan ekonomi datang.