JAKARTA – Narasi tentang perempuan desa hari ini telah bergeser jauh dari sekadar urusan domestik. Di berbagai wilayah, mereka kini menempati posisi strategis sebagai arsitek sosial yang menjaga ketahanan komunitas, sekaligus penggerak roda ekonomi yang krusial bagi stabilitas nasional.
Representasi kekuatan ini nyata terlihat di Jakarta pada Kamis (2/7/2026). Ratusan perempuan dari berbagai daerah berkumpul dalam Musyawarah Nasional (Munas) perdana Srikandi Jaga Desa. Forum konsolidasi ini menjadi ruang krusial untuk menyamakan frekuensi dan mematangkan langkah strategis, tepat sehari sebelum mereka resmi dikukuhkan dalam pelantikan akbar.
Srikandi Jaga Desa sendiri merupakan sayap organisasi resmi dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS). Wadah ini hadir untuk memperkuat peran natural perempuan menjadi sebuah inisiatif nasional yang solid, terarah, dan berdampak sistemik.
Langkah awal penguatan ini dikawal langsung oleh jajaran tokoh strategis nasional. Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, memberikan pengarahan taktis mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam fungsi pengawasan di berbagai tingkat.
“Kehadiran Srikandi Jaga Desa bukan sekadar pelengkap organisasi, melainkan pilar pengawasan yang rasional dan humanis di tingkat akar rumput. Ketika kaum perempuan dilibatkan secara aktif untuk mengawal arah kebijakan desa, maka potensi penyimpangan dapat ditekan dan perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat menjadi jauh lebih terukur,” tegas Prof. Reda.
Menopang Ekonomi Nasional Lewat UMKM
Selain ketahanan sosial, kemandirian ekonomi menjadi pilar utama yang digodok dalam Munas. Data BPS tahun 2024 mencatat fakta krusial bahwa 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan, atau setara dengan sekitar 37 juta orang. Kontribusi masif ini menyumbang hingga 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa, Ella Nurlaela Tubagoes, menyampaikan bahwa pembentukan organisasi ini adalah langkah taktis untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Srikandi Jaga Desa diproyeksikan menjadi mitra strategis pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mengawal pembangunan yang transparan, mendorong pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, hingga perlindungan perempuan dan anak.
Sejalan dengan hal itu, Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., menekankan bahwa membangun fondasi sosial yang kuat tidak bisa dilakukan secara parsial. Integrasi antara BPD dan inisiatif perempuan akan menciptakan ekosistem yang berdaya tahan tinggi menghadapi tantangan zaman.
“Srikandi Jaga Desa harus menjadi organisasi yang aktif mendorong pemberdayaan perempuan, penguatan UMKM dan koperasi desa, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pelestarian budaya, serta perlindungan perempuan dan anak. Kami berharap Munas ini melahirkan kepemimpinan yang amanah, program-program yang inovatif, dan sinergi yang kuat dengan berbagai pihak demi mewujudkan Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera, Indonesia Maju,” ujarnya.
Meskipun Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Sherly Tjoanda Laos, baru dijadwalkan hadir pada prosesi pelantikan di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026), esensi perjuangannya telah membakar semangat forum Munas. Melalui pesan tertulis, ia mengingatkan marwah gerakan yang bermula dari ketahanan keluarga.
“Kemandirian ekonomi dan ketahanan mental generasi muda bermula dari kekuatan di dalam keluarga. Oleh karena itu, Srikandi Jaga Desa harus berani mengambil panggung kepemimpinan; menggerakkan roda ekonomi melalui UMKM, sekaligus menjadi tameng pelindung bagi anak-anak kita. Perempuan yang berdaya secara ekonomi otomatis akan memiliki suara yang lebih lantang dalam menentukan masa depan desanya,” ungkap Sherly.
Melalui matangnya konsolidasi di ajang Munas ini, seluruh jajaran pengurus dari tingkat pusat hingga daerah menyatakan kesiapannya untuk mengemban amanah legal, membawa optimisme baru yang selaras dengan napas pergerakan, yakni Perempuan Berdaya, Desa Berjaya, Indonesia Maju.