Navaswara.com – Pemerintah melalui Kementerian Haji (Kemenhaj) berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi bagi jemaah Indonesia. Komitmen ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyelenggaraan haji dikelola secara transparan dan akuntabel.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, persiapan dilakukan sejak dini dengan fokus pada ketepatan waktu, kualitas layanan, perlindungan jemaah, serta tata kelola yang bertanggung jawab.
“Kami menyiapkan penyelenggaraan haji secara sedini dan secermat mungkin. Fokus kami pada ketepatan waktu, kualitas layanan, perlindungan jemaah, dan tata kelola yang akuntabel, sesuai arahan Presiden bahwa haji harus dikelola secara transparan,” ujar Irfan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, kemarin.
Ia menegaskan, Kemenhaj tidak hanya menyiapkan aspek teknis, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan integritas penyelenggaraan haji dengan melibatkan sejumlah lembaga terkait.
“Di Kementerian Haji ini kami melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. Ada dari KPK dan Kejaksaan yang menjadi bagian dari pengawasan, untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel,” katanya.
Menurut Irfan, pelayanan jemaah menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan haji 2026. Setiap kebijakan diarahkan untuk memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan, keselamatan, dan ketenangan jemaah selama menjalankan ibadah.
“Pemerintah ingin memastikan jemaah bisa beribadah dengan aman, nyaman, dan tenang. Kami berharap jemaah berangkat dalam kondisi sehat, menjalankan ibadah dengan baik, dan kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat,” ujarnya.
Terkait persiapan layanan di Arab Saudi, Irfan menyampaikan bahwa Kemenhaj terus mengawal penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi melalui koordinasi dengan otoritas setempat. Hingga saat ini, layanan transportasi dan konsumsi telah terpenuhi sepenuhnya, sementara akomodasi di Madinah telah mencapai 93 persen.
“Transportasi sudah 100 persen, konsumsi juga 100 persen. Akomodasi Madinah 93 persen, sementara Makkah masih dalam proses dan kami targetkan segera rampung dalam waktu dekat,” kata Irfan.
Di dalam negeri, persiapan penerbangan, asrama haji, dan embarkasi dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, maskapai, dan pengelola bandara. Asrama haji disiapkan untuk memastikan jemaah mendapatkan layanan yang tertib, aman, dan nyaman sebelum keberangkatan.
Selain itu, layanan kesehatan menjadi salah satu fokus utama dengan memastikan pemenuhan istithaah kesehatan, kesiapan tenaga medis, serta sistem pelayanan kesehatan yang memadai, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi.
“Layanan medis menjadi prioritas karena kesehatan jemaah haji tidak boleh terlewatkan,” ujar Irfan.
Irfan menegaskan komitmen Kemenhaj untuk menyelenggarakan ibadah haji 2026 secara profesional dan berorientasi pada perlindungan jemaah.
“Kami berkomitmen menyelenggarakan haji 2026 secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan serta perlindungan jemaah,” pungkasnya.