Navaswara.com – Di banyak daerah, perempuan masih menghadapi jalan terjal ketika ingin melakukan skrining kanker serviks. Akses layanan belum merata dan informasi yang sampai ke masyarakat kerap terputus di tengah perjalanan. Kondisi ini membuat upaya nasional menuju eliminasi kanker serviks berjalan lebih lambat dari target yang sudah ditetapkan pemerintah. Dari sekitar 69 juta perempuan yang perlu menjalani skrining sepanjang 2023 sampai 2030, baru sekitar seperempat target yang terjangkau. Situasi tersebut memperlihatkan tantangan yang bukan hanya teknis, tetapi juga menyangkut kesiapan sistem kesehatan untuk bergerak serempak.
Kementerian Kesehatan telah memilih HPV DNA sebagai metode skrining utama dalam Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim 2023–2030. Namun implementasi di lapangan membutuhkan kapasitas laboratorium yang memadai, logistik yang stabil, serta model layanan yang seragam agar perempuan di berbagai wilayah memiliki akses yang setara. Di saat agenda eliminasi terus berjalan, sejumlah pihak mencoba membangun ruang dialog bersama agar percepatan ini dapat dilakukan dengan arah yang jelas dan bertahap.
Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia (IEKI) atau InaHEA bersama Asia-Pacific Women’s Cancer Coalition (APAC WCC) merilis white paper “From Pilot to National Scale: Strengthening Cervical Cancer Screening in Indonesia”. Dokumen ini merangkum hasil diskusi multisektor mengenai penguatan sistem skrining berbasis HPV DNA dan dihadiri oleh dr. Siti Nadia Tarmizi selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI, serta dr. Hasbullah Thabrany, Ketua Umum IEKI/InaHEA. Keduanya menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar strategi nasional dapat berjalan konsisten hingga menyentuh perempuan di tingkat komunitas.
Di lapangan, kapasitas laboratorium yang terbatas menjadi salah satu hambatan utama. Pengambilan sampel membutuhkan tenaga kesehatan yang terlatih sementara alur rujukan dan distribusi sampel dari daerah rural hingga laboratorium pusat belum sepenuhnya tersambung. Banyak perempuan masih merasa enggan menjalani pemeriksaan karena stigma dan rasa takut terhadap prosedur ginekologis. Kondisi ini membuat sebagian besar kasus terdeteksi terlambat meskipun risiko dapat ditekan melalui skrining rutin.
Pembelajaran dari pilot project di Surabaya dan Sidoarjo menawarkan gambaran bagaimana model layanan yang terstruktur dapat memperluas akses. Dalam pendekatan hub-and-spoke, Surabaya bertindak sebagai pusat layanan dengan kapasitas uji yang lebih lengkap, sementara Sidoarjo dan wilayah sekitarnya mengandalkan jaringan laboratorium seperti Labkesmas Mojokerto untuk pemrosesan sampel. Penerapan metode self-sampling menjadi langkah penting karena memberi ruang bagi perempuan untuk melakukan pengambilan sampel secara mandiri. Data awal menunjukkan keberhasilan yang hampir universal, dengan 99,9 persen perempuan dapat melakukan pengambilan sampel mandiri dan lebih dari 96 persen sampel berasal dari pos layanan komunitas.
Temuan tersebut menegaskan bahwa scale-up nasional perlu digerakkan bersama oleh Kemenkes, dinas kesehatan daerah, puskesmas, laboratorium, dan organisasi profesi. Penguatan jejaring laboratorium, integrasi data, perluasan self-sampling, serta pembiayaan melalui skema JKN menjadi langkah yang harus dipersiapkan sejak awal agar kualitas layanan tetap terjaga di seluruh rantai layanan.
Rekomendasi kebijakan yang tercantum dalam white paper dirancang bertahap. Periode 2025–2026 menekankan penyelarasan kebijakan dan perluasan hub-and-spoke di provinsi prioritas. Pada 2027–2028, fokus bergeser ke dukungan pendanaan untuk self-sampling, peningkatan lini rujukan, dan perluasan edukasi. Mulai 2029, integrasi pembiayaan HPV DNA dalam cakupan JKN diharapkan memastikan layanan menyentuh kelompok paling pinggir.
Dalam forum diskusi, dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan “Momen menjelang hari ibu ini adalah momen yang pas bagi kita bicara tentang kanker serviks. Kami di Kementerian Kesehatan sesuai dengan komitmen Menteri Kesehatan mengeliminasi kanker serviks pada tahun 2030 dan membuat perempuan Indonesia menjadi sehat. Seiring dengan komitmen ini, kami melakukan penguatan terhadap sarana dan prasarana, integrasi dengan berbagai layanan serta akses berbasis komunitas.”
Ketua Umum IEKI/InaHEA, dr. Hasbullah Thabrany menambahkan “Upaya eliminasi kanker serviks membutuhkan pendekatan sistemik dan terukur. White paper ini memberikan rekomendasi konkret untuk mempercepat implementasi skrining berbasis HPV DNA secara nasional.”
Dokumen tersebut diharapkan menjadi pijakan strategis untuk pemerintah, akademisi, dan mitra pembangunan. Dengan memperkuat layanan berbasis laboratorium, membuka ruang partisipasi komunitas, dan memastikan akses yang lebih dekat bagi setiap perempuan, upaya eliminasi kanker serviks dapat bergerak menuju skala nasional yang berkelanjutan.