Navaswara.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua melalui sinergi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Komitmen tersebut ditegaskan usai pelantikan Gubernur Papua Matius Fakhiri dan Ketua Komite Velix Vernando Wanggai di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Pelantikan berlangsung khidmat namun penuh optimisme, menandai langkah baru dalam arah pembangunan Papua yang lebih inklusif dan berkeadilan. Presiden Prabowo disebut memberi amanat agar Papua menjadi prioritas dalam agenda percepatan pemerataan pembangunan nasional.
Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menyampaikan rasa syukur dan tekad untuk menjadikan momentum tersebut sebagai awal kerja nyata dalam membangun Papua.
“Mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun Tanah Papua, untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia. Tanpa membeda-bedakan asal, agama, atau suku kami satu, kami Papua, kami Indonesia,” ujar Matius penuh semangat.
Sebagai provinsi induk, Papua memiliki tanggung jawab besar menjadi teladan bagi daerah otonomi baru lainnya. Matius menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan Komite Eksekutif untuk mempercepat berbagai program strategis.
Prioritas utama pemerintahannya, lanjut Matius, adalah pembangunan sumber daya manusia Papua, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, yang menjadi fondasi utama kemajuan daerah.
“Kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta Komite yang dibentuk Presiden, untuk mempercepat langkah-langkah pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menuturkan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan Papua secara langsung dan terintegrasi.
“Bapak Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung meng-handle Papua. Pengelolaan dilakukan dalam agenda yang menyeluruh — terintegrasi antar kementerian, sektor swasta, hingga konsolidasi ke tingkat provinsi dan kabupaten,” jelas Velix.
Velix juga memaparkan bahwa Komite akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka Asta Cita Kontekstual Papua, mencakup bidang politik, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan. Selain itu, aspek sosial budaya seperti olahraga, kesetaraan gender, hingga ekonomi kreatif turut menjadi fokus pembangunan.
“Negara harus hadir menyentuh saudara-saudara kita di pantai, pegunungan, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara,” ujarnya.
Komite Eksekutif akan berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua, memastikan seluruh program pembangunan berjalan sinergis dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Langkah ini menandai babak baru bagi Papua — sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkeadilan.