Navaswara.com – Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama kawasan yang lebih tangguh, inklusif, dan berorientasi pada masyarakat dalam rangkaian forum tingkat tinggi ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Komitmen tersebut disampaikan dalam ASCC High-Level Forum 2026 dan Pertemuan ke-35 Dewan ASCC yang berlangsung pada 4–5 Maret 2026 di Makati, Manila, Filipina.
Forum tingkat menteri ini menjadi ruang strategis bagi negara-negara anggota ASEAN untuk membahas penguatan kerja sama pada pilar sosial budaya kawasan. Pertemuan tersebut juga menjadi momentum penting dalam memperkuat arah kolaborasi menuju ASEAN Community Vision 2045 yang mengusung semangat “Navigating Our Future, Together”.
Dalam forum tersebut, Indonesia diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, yang hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Indonesia menyampaikan dukungan terhadap prioritas Keketuaan Filipina 2026 yang dirumuskan dalam kerangka RISE (Resilient and Empowered Families, Inclusive Development, Smart Youth and Innovation, Environmentally Sustainable and Food-Secure Future). Kerangka ini dinilai sejalan dengan upaya memperkuat ASEAN yang lebih tangguh, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan.
Woro Srihastuti Sulistyaningrum, yang akrab disapa Lisa, menegaskan bahwa implementasi kerangka tersebut perlu dilakukan melalui kerja sama yang praktis, lintas sektor, serta berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, penguatan ASEAN tidak hanya bergantung pada komitmen politik di tingkat regional, tetapi juga pada kemampuan negara anggota untuk menerjemahkan kerja sama tersebut menjadi program konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Indonesia juga mengusulkan tiga arah strategis utama untuk mendukung prioritas kawasan. Pertama, penguatan pemberdayaan komunitas sebagai fondasi ketahanan kawasan dan pembangunan berkelanjutan. Upaya ini mencakup penguatan perlindungan sosial, pendidikan, ketahanan pangan, pendidikan kebencanaan, serta pengembangan infrastruktur yang tangguh terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.
Kedua, Indonesia menekankan pentingnya kesiapan kelembagaan ASEAN dalam merespons berbagai tantangan kawasan. Hal ini termasuk percepatan operasionalisasi sejumlah pusat kerja sama ASEAN seperti ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED), ASEAN Centre for Climate Change, serta ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control.
Ketiga, Indonesia menegaskan bahwa kerja sama regional harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat ASEAN. Salah satu perhatian penting adalah penguatan perlindungan bagi pekerja migran ASEAN melalui akses perlindungan sosial, pengakuan keterampilan, layanan kesehatan, serta jalur migrasi yang aman dan teratur.
Dalam sesi berbagi pengetahuan, Indonesia juga mengangkat pendekatan whole-of-society empowerment sebagai strategi penting untuk menghadapi berbagai tantangan kawasan, mulai dari perubahan iklim, pergeseran ekonomi global, krisis kesehatan masyarakat, hingga disrupsi teknologi digital.
Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, komunitas lokal, sektor swasta, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil dalam proses pembangunan.
Indonesia juga memaparkan sejumlah praktik kebijakan nasional yang telah menerapkan pendekatan tersebut, seperti penguatan perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta intervensi pembangunan berbasis wilayah untuk mempercepat pengurangan kemiskinan.
Selain itu, mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta platform e-Musrenbang turut disampaikan sebagai contoh konkret partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dari tingkat desa hingga nasional.
Di tingkat regional, Indonesia mendorong pembentukan ASEAN Platform for Whole-of-Society Practices sebagai ruang bersama bagi negara-negara ASEAN untuk berbagi praktik baik, pengalaman, serta pembelajaran dalam memperkuat pembangunan kawasan yang lebih inklusif dan adaptif.
Indonesia juga menyoroti pentingnya penguatan peran pemuda sebagai pemangku kepentingan aktif dalam pembangunan kawasan. Investasi pada pendidikan, literasi digital, mobilitas keterampilan, serta pendidikan vokasi dinilai menjadi faktor penting dalam menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.
Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam membangun ASEAN yang semakin tangguh, inklusif, dan berorientasi pada masyarakat. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen diharapkan mampu memperkuat kapasitas kawasan dalam menghadapi berbagai tantangan global sekaligus memastikan manfaat nyata bagi masyarakat ASEAN.