Navaswara.com – Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa isu TBC harus diarusutamakan sebagai agenda prioritas pembangunan kesehatan nasional. Ia mengingatkan bahwa TBC bukan hanya persoalan medis, melainkan ancaman nyata bagi kualitas hidup bangsa.
“Dalam 200 tahun terakhir, TBC telah merenggut hingga satu miliar jiwa, atau rata-rata lima juta kematian per tahun. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan korban COVID-19. Karena itu, penanggulangan TBC harus kita tempatkan dalam suasana krisis,” tegas Pratikno saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Membahas Penanganan TBC dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri.
Data Global Tuberculosis Report 2024 yang dirilis WHO menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah kasus TBC kedua tertinggi di dunia setelah India. Tercatat 1,09 juta kasus dengan kematian mencapai 125 ribu jiwa. Kondisi ini menuntut langkah luar biasa, bukan sekadar rutinitas birokratis.
Menko PMK menjelaskan, percepatan eliminasi TBC pada 2030 hanya dapat dicapai jika ada penguatan kelembagaan, kepemimpinan di semua tingkatan, dan lahirnya gerakan sosial yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, TBC tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan Kementerian Kesehatan semata, melainkan harus menjadi isu bersama yang dikerjakan secara lintas sektor.
“Penemuan kasus, percepatan skrining, dan pengobatan tuntas harus menjadi gerakan terintegrasi. Semua pihak—pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga perangkat desa—wajib bergerak bersama,” ujarnya.
Ia mencontohkan bagaimana Indonesia pernah menghadapi pandemi COVID-19 dengan mengerahkan perhatian nasional. Setiap forum, baik formal maupun non-formal, menjadi ruang sosialisasi dan edukasi. Menurutnya, pola semacam itu harus kembali diterapkan dalam penanganan TBC.
“Mari kita gunakan forum keagamaan, musyawarah desa, posyandu, hingga ruang-ruang partisipasi masyarakat sebagai sarana mengingatkan dan mengajak warga untuk peduli TBC. Dengan begitu, gerakan sosial akan hidup di tengah masyarakat,” jelasnya.
Selain menggerakkan masyarakat, Pratikno menekankan pentingnya pemerintah daerah mengaktifkan kembali Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB), menyusun regulasi pendukung, serta menetapkan target penanggulangan yang terukur di setiap wilayah. Ia juga meminta agar isu TBC dimasukkan dalam agenda pelatihan aparatur pemerintah melalui LAN maupun diklat daerah, sehingga perhatian terhadap TBC benar-benar merata hingga ke level teknis.
“Fokus Kemenko PMK adalah bagaimana seluruh kekuatan pemerintah dan masyarakat bersatu padu dalam menanggulangi TBC. Agar ini menjadi arus utama yang menggerakkan semua pihak, supaya semakin cepat menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang dan Sony Sanjaya, serta secara daring Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, dan jajaran kepala daerah dari seluruh Indonesia. Kehadiran lintas kementerian dan pemerintah daerah menandai bahwa eliminasi TBC memang bukan pekerjaan satu sektor, melainkan kerja kolektif yang memerlukan komitmen bersama.