Navaswara.com — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat secara terpadu dan berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa upaya tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi di tiga wilayah terdampak tersebut merupakan prioritas nasional yang dilaksanakan secara lintas kementerian dan lembaga.
Penegasan itu disampaikan Menko PMK saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait percepatan penanganan pascabencana di Ruang Rapat Lantai 14 Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Rabu (17/12/2025). Menurutnya, arahan Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya percepatan pemulihan dengan dukungan sumber daya dan anggaran yang memadai, serta koordinasi yang solid antarinstansi.
Menko PMK menjelaskan bahwa pemerintah terus memperbarui progres penanganan di lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang perlu segera diselesaikan. Luasnya wilayah terdampak dan beragamnya tingkat kerusakan membuat capaian pemulihan di setiap daerah berbeda. Meski demikian, ia menilai perkembangan di lapangan menunjukkan hasil yang signifikan.
Sejumlah wilayah yang sebelumnya terisolasi kini telah terbuka kembali, seiring dengan pemulihan akses jalan, distribusi logistik, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Layanan listrik, bahan bakar, gas LPG, dan kebutuhan pokok secara bertahap terus dipulihkan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta dukungan para relawan.
Dalam rapat tersebut, berbagai kementerian dan lembaga memaparkan perkembangan sesuai tugas dan kewenangannya. Pemerintah memastikan ketersediaan logistik secara nasional tetap aman, dengan distribusi yang terus diupayakan menjangkau seluruh wilayah terdampak. Selain pengiriman bantuan, pemerintah juga mendorong penyerapan hasil pertanian masyarakat lokal sebagai bagian dari pemulihan ekonomi warga.
Penanganan pengungsi terus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui penyediaan bantuan jaminan hidup, santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia, serta pembangunan hunian sementara. Menko PMK menyampaikan bahwa proses saat ini mulai memasuki tahap persiapan pembangunan hunian tetap, seiring berjalannya fase rehabilitasi.
Di sektor kesehatan, seluruh rumah sakit di wilayah terdampak dilaporkan telah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih belum berfungsi optimal. Pemerintah juga terus memperkuat layanan kesehatan dasar bagi masyarakat terdampak bencana. Sementara itu, pemulihan infrastruktur transportasi masih berlanjut, termasuk pengerahan alat berat, personel teknis, serta pembangunan jembatan darurat untuk memastikan konektivitas antarwilayah.
Pemulihan layanan komunikasi juga menjadi perhatian, dengan upaya normalisasi jaringan dan dukungan teknologi satelit untuk menjangkau wilayah yang masih sulit diakses. Pemerintah memastikan bahwa kendala teknis maupun prosedural akan terus dievaluasi dan disederhanakan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Menko PMK menegaskan bahwa tujuan pemulihan pascabencana tidak hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi membangun wilayah terdampak menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih aman. Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam setiap langkah rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ia berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar proses pemulihan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.