Navaswara.com — Deru mesin industri yang dahulu hanya berorientasi pada kebutuhan militer perlahan berubah arah. Di tengah semangat kemandirian teknologi pada dekade 1980-an, sebuah langkah besar diambil, mengubah wajah industri pertahanan nasional menjadi lebih terbuka, adaptif, dan berorientasi masa depan.
Pemerintah Indonesia secara resmi mengubah status Perindustrian Angkatan Darat menjadi PT Pindad Persero pada 29 April 1983, sebagai bagian dari strategi nasional dalam mendorong alih teknologi dan kemandirian industri. Transformasi ini ditandai dengan penyerahan pengelolaan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Rudini kepada Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Ketua BPPT saat itu, Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie.
Perubahan status tersebut dilatarbelakangi keterbatasan ruang gerak Pindad sebagai unit di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan. Ketergantungan pada anggaran negara serta regulasi internal dinilai menghambat pengembangan produksi dan inovasi industri.
Selain itu, tingginya biaya penelitian, pengembangan, dan investasi membuat keberadaan Pindad membebani anggaran pertahanan. Karena itu, pemerintah mendorong pemisahan antara aktivitas perang dan pendukungnya. Produksi alat utama dan perlengkapan militer dikategorikan sebagai war support activities yang dinilai lebih tepat dikelola dalam bentuk badan usaha profesional.
Langkah transformasi ini juga sejalan dengan kebijakan nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1981, yang memperkuat peran Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam mendorong alih teknologi, termasuk di sektor industri strategis.
Dalam prosesnya, BPPT membentuk Tim Corporate Plan Pindad yang dipimpin langsung oleh B.J. Habibie. Tim ini bertugas merancang arah bisnis dan transformasi kelembagaan Pindad agar mampu beroperasi sebagai perusahaan modern yang mandiri dan efisien.
Hasil kajian tim tersebut menetapkan komposisi produksi Pindad dengan porsi 20 persen untuk kebutuhan militer dan 80 persen untuk produk komersial. Strategi ini bertujuan agar Pindad tidak hanya bergantung pada pesanan pemerintah, tetapi juga mampu bersaing di pasar industri nasional dan global.
Produk militer yang dihasilkan meliputi munisi ringan, munisi berat, serta perlengkapan pertahanan lainnya guna mendukung kemandirian alat pertahanan negara. Sementara itu, sektor komersial mencakup produksi mesin perkakas, sistem pengereman, produk tempa, hingga peralatan industri sesuai kebutuhan pasar.
Sebagai perseroan, Pindad juga diberi kewenangan untuk mengelola anggaran sendiri, termasuk dalam hal penelitian, pengembangan, dan investasi. Hal ini membuka ruang bagi peningkatan profesionalisme serta inovasi dalam pengembangan produk.
Penunjukan B.J. Habibie sebagai Direktur Utama pertama menjadi simbol kuat arah baru Pindad sebagai industri strategis berbasis teknologi. Di bawah kepemimpinannya, Pindad didorong tidak hanya sebagai produsen alat pertahanan, tetapi juga sebagai motor penggerak industri nasional.
Transformasi ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan industri pertahanan Indonesia. Lebih dari sekadar perubahan kelembagaan, langkah tersebut mencerminkan upaya negara dalam membangun kemandirian teknologi sekaligus memperkuat fondasi ekonomi industri.
Hingga kini, tanggal 29 April 1983 diperingati sebagai hari jadi Pindad, menandai awal perjalanan panjang sebuah industri strategis yang terus beradaptasi, berinovasi, dan berkontribusi bagi kedaulatan serta kemajuan bangsa.