Navaswara.com — Pemerintah menegaskan bahwa perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berlangsung dalam situasi yang tidak biasa. Tantangan bencana hidrometeorologi yang masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia menuntut kesiapan pelayanan publik yang lebih optimal, terintegrasi, dan responsif demi menjamin keselamatan serta kenyamanan masyarakat selama masa libur akhir tahun.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pelayanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di STIK LEMDIKLAT POLRI, Jakarta, pada Senin (15/12/2025). Menurutnya, dinamika cuaca ekstrem dan dampak bencana alam menjadikan perayaan Nataru tahun ini memerlukan perhatian dan penanganan ekstra dari seluruh pemangku kepentingan.
Menko PMK menjelaskan bahwa sejumlah daerah di Sumatra, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, masih berada dalam fase pemulihan akibat bencana. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena sebagian wilayah terdampak memiliki komunitas besar masyarakat yang merayakan Natal, sementara fasilitas permukiman, infrastruktur, dan rumah ibadah belum sepenuhnya pulih.
“Nataru kali ini bukan sekadar agenda rutin. Ini Nataru dengan tantangan berlapis, karena berlangsung di tengah kondisi kebencanaan. Pelayanan publik harus ditingkatkan agar masyarakat tetap dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman,” ujar Pratikno.
Selain tantangan bencana, pemerintah juga mencermati potensi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode Nataru yang berlangsung cukup panjang, mulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Puncak pergerakan diperkirakan terjadi pada akhir pekan menjelang Natal dan Tahun Baru, yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan gangguan layanan transportasi di tengah cuaca yang belum stabil.
Menko PMK menekankan bahwa kesiapan pengamanan Nataru yang selama ini telah menjadi agenda tahunan perlu diperkuat, tidak hanya dalam menjaga ketertiban, tetapi juga dalam kesiapsiagaan bencana, layanan kesehatan, serta perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa jajaran kepolisian siap melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru secara terpusat dan terpadu di seluruh wilayah Indonesia. Pengamanan dilakukan melalui pendirian pos pelayanan dan pos pengamanan di berbagai titik strategis, termasuk rumah ibadah, jalur transportasi utama, pusat keramaian, dan kawasan wisata.
Kapolri juga menegaskan bahwa pos-pos terpadu akan diperkuat dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga guna memastikan respons cepat terhadap potensi cuaca ekstrem dan kondisi darurat lainnya. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kelancaran perayaan Nataru sekaligus meningkatkan rasa aman bagi masyarakat.
Pemerintah menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini. Dengan kesiapan yang matang dan koordinasi yang solid, Nataru 2025/2026 diharapkan dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan di tengah risiko bencana.