Navaswara.com — Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan manusia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah kini harus bertransformasi menuju presisi. Kunci utamanya, kata dia, terletak pada satu hal mendasar: integrasi data lintas sektor.
Pernyataan itu disampaikan Menko PMK saat menjadi pembicara kunci dalam Workshop Pemeriksaan Terinci Tematik Nasional Pembangunan Manusia Semester II Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Kamis (23/10/2025). Forum tersebut dihadiri para auditor, pejabat kementerian, dan lembaga terkait yang menggambarkan keseriusan negara dalam memperkuat fondasi kebijakan publik berbasis data.
Pratikno menjelaskan, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menyatukan data dari berbagai sektor, mulai dari stunting, tuberkulosis, pendidikan, hingga kebencanaan. Tanpa sinkronisasi, kata dia, program antarinstansi berjalan sendiri-sendiri dan sulit diukur hasilnya. “Integrasi data ibarat totok nadi bagi kebijakan publik. Tanpa titik sentral ini, seluruh sistem bisa melemah,” ujarnya.
Ia menambahkan, kemajuan teknologi saat ini memberi peluang baru untuk mewujudkan precision policy atau kebijakan presisi. Dengan dukungan machine learning dan artificial intelligence, data lintas sektor kini dapat diolah secara cepat, akurat, dan terhubung. Namun, ia menekankan bahwa integrasi bukan hanya soal perangkat digital, melainkan juga urusan tata kelola, koordinasi, dan komitmen antarinstansi.
“Masalah terbesar bukan pada alatnya, tapi pada sinerginya,” tegasnya. Karena itu, kolaborasi antar kementerian dan lembaga menjadi keharusan. BPK, menurutnya, memiliki peran penting sebagai penjaga efektivitas kebijakan publik agar seluruh keputusan diambil berdasarkan data yang valid dan terverifikasi.
Melalui konsep precision policy, pemerintah berupaya memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak yang nyata. Menko PMK mencontohkan, program percepatan penurunan stunting hanya akan efektif bila data penerima manfaat, lokasi kasus, dan aliran anggaran dapat dipetakan secara rinci. “Tanpa data terhubung, intervensi bisa meleset sasaran,” ujarnya.
Pratikno juga menyoroti tantangan klasik berupa kesalahan inclusion dan exclusion error—di mana ada warga yang seharusnya mendapat bantuan tapi terlewat, atau sebaliknya. Menurutnya, sistem data nasional harus mampu membaca “denyut kebutuhan rakyat”, bukan sekadar menghimpun angka statistik.
Ia menutup paparannya dengan ajakan agar semua pihak memperlakukan integrasi data sebagai “saklar utama” untuk mengoptimalkan sumber daya negara yang terbatas. Dengan sinergi horizontal antar kementerian dan vertikal hingga pemerintah daerah, Indonesia diyakini dapat membangun sistem kebijakan publik yang presisi, efisien, dan berdampak luas bagi kesejahteraan rakyat.
Workshop tersebut turut dihadiri Anggota III BPK Akhsanul Khaq, Anggota VI BPK Fathan Subchi, serta jajaran Kemenko PMK seperti Sekretaris Imam Machdi dan Inspektur Henry Marvin. Forum ini menjadi momentum strategis memperkuat tata kelola data nasional sebagai fondasi kebijakan pembangunan manusia yang lebih terarah dan berdaya hasil.