Navaswara.com – Memanasnya dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong para tokoh senior partai mengambil langkah bersama. Mereka membentuk Kesatuan Aksi Menyelamatkan Partai Persatuan Pembangunan (KAM PPP) sebagai wadah untuk mendorong rekonsiliasi dan mengembalikan soliditas partai menjelang Pemilu 2029.
Bagi para sesepuh, konflik berkepanjangan bukan hanya menguras energi organisasi, tetapi juga berpotensi menghambat proses regenerasi kader dan mengancam eksistensi PPP sebagai salah satu partai politik Islam tertua di Indonesia.
Koordinator KAM PPP, Prof. Dr. Anwar Sanusi Adiwijaya, menegaskan bahwa setiap persoalan internal seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar perjuangan partai.
“Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya harus kembali kepada prinsip partai dan prinsip perjuangan, antara lain prinsip ibadah serta amar ma’ruf nahi mungkar,” ujar Anwar di Jakarta, Minggu (8/11).
KAM PPP beranggotakan para senior yang berasal dari empat unsur pendiri PPP, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, Sarekat Islam (SI), dan Perti. Kehadiran mereka dimaksudkan untuk menjadi penengah di tengah menguatnya perbedaan pandangan di internal partai.
Dalam kesempatan tersebut, Anwar juga meminta pemerintah, sebagai pembina kehidupan politik nasional, turut memberikan perhatian terhadap situasi yang berkembang di tubuh PPP. Menurutnya, keberlangsungan partai politik merupakan bagian penting dari ekosistem demokrasi Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa PPP masih memiliki basis organisasi yang cukup besar di daerah dengan ratusan anggota legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Karena itu, penyelesaian konflik dinilai penting agar ruang pengabdian bagi kader, terutama generasi muda, tetap terbuka pada Pemilu 2029.
Anwar juga menilai konflik yang melibatkan Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto belum menunjukkan arah penyelesaian yang mampu memperkuat konsolidasi partai. Karena itu, KAM PPP mendorong munculnya alternatif kepemimpinan yang dinilai dapat diterima berbagai pihak.
Menurutnya, pada Muktamar sebelumnya sempat muncul nama Husnan Bey Fananie sebagai figur alternatif. Namun, opsi tersebut tidak berlanjut dalam proses pengambilan keputusan.
Selain persoalan kepemimpinan, Anwar mengaku prihatin atas informasi mengenai penyegelan kantor DPP PPP yang sempat beredar. Jika benar terjadi, kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu aktivitas organisasi dan semakin memperburuk situasi internal partai.
Sementara itu, Prof. Husnan Bey Fananie menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan PPP sebagai rumah besar politik umat Islam. Menurutnya, partai yang lahir dari proses fusi empat organisasi Islam pada 1973 memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan tidak boleh kehilangan perannya dalam demokrasi Indonesia.
Pandangan serupa disampaikan Irene Rusli Halil, putri almarhum Rusli Halil yang merupakan mantan Ketua Umum Perti sekaligus salah satu deklarator PPP. Ia mengajak seluruh kader mengedepankan persatuan dan menghindari langkah-langkah yang justru memperuncing konflik.
Menurut Irene, kegagalan PPP melewati ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama, bukan alasan untuk mempertajam perpecahan.
“Semua pihak yang berkonflik sebaiknya menahan diri dan tidak mengambil langkah yang bersifat destruktif sehingga memperburuk citra partai di mata masyarakat,” ujarnya.
Bagi para senior PPP, penyelesaian konflik internal bukan sekadar soal pergantian kepemimpinan, melainkan menyangkut keberlangsungan partai yang telah menjadi bagian dari perjalanan demokrasi Indonesia selama lebih dari lima dekade. Rekonsiliasi dinilai menjadi prasyarat penting agar PPP dapat kembali melakukan konsolidasi, memperkuat kaderisasi, dan menatap kontestasi politik 2029 dengan lebih solid.