Navaswara.com – Sebelas bulan setelah bencana melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus bergerak sesuai rencana. Hingga akhir Oktober 2026, progres pemulihan di tiga provinsi tersebut dilaporkan telah mencapai sekitar 96–98 persen.
Capaian tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatra yang digelar di Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemulihan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga satuan tugas di lapangan. Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Sugiono mengatakan, selama hampir satu tahun terakhir pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, regulasi, serta dukungan anggaran yang difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
“Selama 11 bulan ini pemerintah telah melakukan banyak langkah, mulai dari regulasi hingga dukungan anggaran yang diprioritaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan akibat bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski menghadapi tantangan besar pascabencana.
Meski sebagian besar target telah tercapai, pemerintah masih terus menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang tersisa. Di sektor kesehatan, hampir seluruh fasilitas pelayanan telah kembali beroperasi, meskipun masih terdapat beberapa puskesmas pembantu di Sumatra Utara yang sedang dalam proses penyelesaian. Sementara itu, pembangunan kembali sekolah yang mengalami kerusakan, penyediaan hunian sementara, hingga pembangunan hunian tetap juga terus dikebut agar seluruh masyarakat terdampak dapat segera kembali hidup dengan layak.
Sugiono menegaskan, percepatan penyelesaian di titik-titik yang masih tertunda harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh unsur Satgas menjadi kunci agar seluruh target pemulihan dapat diselesaikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia optimistis berbagai pekerjaan yang masih berjalan dapat segera dituntaskan melalui akselerasi pelaksanaan di lapangan.
Di sisi lain, Menko PMK mengingatkan bahwa proses rehabilitasi tidak boleh berhenti pada pembangunan kembali infrastruktur semata. Pengalaman menghadapi bencana di Sumatra harus menjadi pelajaran penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tangguh terhadap risiko bencana.
Perubahan iklim yang semakin memengaruhi pola curah hujan, menurut Sugiono, menuntut pemerintah untuk memperkuat upaya mitigasi sejak tahap perencanaan pembangunan. Dengan demikian, apabila bencana kembali terjadi, pemerintah dapat merespons lebih cepat sekaligus meminimalkan dampak terhadap masyarakat.
“Mitigasi harus menjadi bagian dari setiap perencanaan pembangunan sehingga ketika bencana terjadi kita lebih siap, dan proses penanggulangan maupun rehabilitasi dapat dilakukan secepat mungkin,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas PRR dan dihadiri para gubernur, bupati, serta wali kota dari 55 kabupaten dan kota terdampak, bersama perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan bahwa kunjungan Menko PMK Sugiono ke Posko Nasional Satgas PRR merupakan yang pertama sejak menjabat. Selain menerima paparan mengenai perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi, Sugiono juga berdialog langsung dengan para kepala daerah untuk mendengarkan berbagai kendala sekaligus kebutuhan percepatan pemulihan di lapangan.
Melalui sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah berharap seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat segera dituntaskan. Tidak hanya memulihkan kondisi pascabencana, langkah tersebut juga diharapkan mampu membangun sistem yang lebih tangguh sehingga masyarakat memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.