Navaswara.com – Langkah menuju kemandirian energi Indonesia memasuki babak baru. Di tengah upaya mengurangi ketergantungan pada energi impor dan memperkuat pemanfaatan sumber daya dalam negeri, pemerintah resmi meluncurkan Program Mandatori Biodiesel B50. Bagi masyarakat, kebijakan ini bukan sekadar perubahan komposisi bahan bakar, tetapi menjadi simbol semakin kuatnya arah Indonesia membangun ketahanan energi berbasis potensi nasional.
PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Downstream, PT Pertamina Patra Niaga, menyatakan siap menjalankan penugasan pemerintah dalam implementasi Program Mandatori Biodiesel B50 yang secara resmi diluncurkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7).
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mengatakan Program Mandatori B50 menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan sekaligus kemandirian energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi domestik. Kebijakan tersebut juga selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo untuk mengoptimalkan sumber daya dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta mempercepat transisi energi nasional.
“Program Mandatori B50 akan memberikan dampak positif terhadap ketahanan energi nasional melalui pengurangan impor solar yang diproyeksikan mencapai sekitar 18 juta kiloliter pada tahun 2026 atau setara sekitar 310 ribu barel per hari. Pertamina berkomitmen mendukung keberhasilan program strategis ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi Indonesia,” ujar Simon.
Sebagai badan usaha yang mendapat penugasan pemerintah dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak, Pertamina telah menyiapkan infrastruktur, sistem distribusi, hingga rantai pasok biodiesel guna memastikan implementasi B50 berjalan optimal tanpa mengganggu keandalan pasokan energi bagi masyarakat.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menjelaskan pengalaman Pertamina dalam mendukung kebijakan biodiesel nasional, mulai dari B20, B30, B35, B40 hingga kini B50, menjadi modal penting dalam memastikan proses transisi berlangsung lancar.
“Pertamina bersama Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan seluruh aspek operasional, mulai dari infrastruktur, distribusi, hingga koordinasi dengan Pemerintah dan para pemangku kepentingan. Kami juga memastikan kualitas Biosolar B50 yang disalurkan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan Pemerintah sehingga masyarakat dapat memperoleh produk dengan mutu yang tetap terjaga,” kata Baron.
Menurutnya, implementasi B50 didahului serangkaian pengujian bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan fasilitas, kualitas produk, serta kelancaran distribusi di seluruh wilayah Indonesia.
Sesuai ketentuan pemerintah, Program Mandatori B50 memasuki masa transisi hingga 30 September 2026. Selama periode tersebut, Pertamina melakukan penyesuaian penyaluran secara bertahap sebagai proses peralihan dari B40 menuju B50 dengan tetap menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
Dari sisi ekonomi, implementasi B50 diproyeksikan memberikan dampak strategis. Selain menekan impor solar hingga sekitar 18 juta kiloliter pada 2026, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan nilai tambah industri sawit nasional, memperkuat rantai pasok biodiesel dalam negeri, membuka peluang investasi sektor energi hijau, serta menciptakan multiplier effect bagi pelaku industri dan masyarakat.
Sebagai perusahaan pemimpin transisi energi, Pertamina menegaskan komitmennya mendukung target Net Zero Emission 2060 melalui berbagai program yang berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh transformasi tersebut dijalankan dengan mengedepankan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG), sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan, pelayanan publik, keberlanjutan usaha, dan ketahanan energi nasional.
Ikuti Navaswara.com untuk mendapatkan informasi terkini seputar energi, ekonomi, BUMN, investasi, dan berbagai perkembangan strategis pembangunan Indonesia.