Navaswara.com — Dihadapkan pada pilihan antara mempercepat pembangunan fisik atau memperluas perlindungan sosial, Pemerintah Kabupaten Bogor menjatuhkan prioritas pada yang kedua. Rudy Susmanto, Bupati Bogor, menargetkan mulai Januari 2026, seluruh penduduknya telah tercakup dalam program Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta melalui kepesertaan BPJS Kesehatan.
Keputusan itu datang dengan konsekuensi fiskal yang besar. Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan hampir Rp1 triliun, sekitar Rp998 miliar, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar iuran BPJS Kesehatan masyarakat.
Rudy mengungkapkan, kebijakan tersebut lahir dari pertimbangan bahwa layanan kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi lebih dahulu sebelum pemerintah menjalankan agenda pembangunan lainnya.
“Bagi kami, sebelum melangkah ke rencana besar membangun infrastruktur megah, hak dasar masyarakat wajib dipenuhi terlebih dahulu, yakni kesehatan dan pendidikan,” ungkap Rudy dalam wawancara eksklusif bersama Navaswara.
Keputusan itu diambil bukan tanpa tantangan. Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Berdasarkan Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN), jumlah penduduknya telah mencapai sekitar 6,19 juta jiwa. Angka tersebut bahkan melampaui populasi sejumlah provinsi di Indonesia, mendekati jumlah penduduk Singapura, serta lebih besar dibandingkan Selandia Baru.
Penduduk sebanyak itu tersebar di 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Luas wilayah dan kepadatan penduduk membuat penyediaan layanan publik, terutama kesehatan, menjadi salah satu tantangan utama pemerintah daerah.
Dalam konteks itu, alokasi anggaran hampir Rp1 triliun dipandang sebagai instrumen untuk memastikan akses layanan kesehatan tidak lagi bergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah menanggung iuran BPJS Kesehatan agar kepesertaan dapat menjangkau seluruh warga yang menjadi sasaran program.
“Walaupun penduduknya mencapai 6.190.000 jiwa, BPJS-nya dibayar oleh pemerintah daerah. Angka itu bisa diakses langsung oleh masyarakat. Bagi kami, nilai tersebut sangat murah karena manfaatnya langsung dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bogor,” kata Rudy.
Target UHC 100 persen juga diharapkan memperkuat kepastian pelayanan di fasilitas kesehatan. Menurut Rudy, pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis tidak lagi menghadapi kendala administrasi maupun penolakan pelayanan.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi rumah sakit pemerintah maupun swasta yang menolak pasien,” ujarnya.
Pencapaian cakupan kesehatan semesta memang tidak berhenti pada tingginya angka kepesertaan. Tantangan berikutnya terletak pada mutu layanan, kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, hingga keberlanjutan pembiayaan program. Karena itu, kemampuan fiskal daerah menjadi faktor penting.
Pemerintah Kabupaten Bogor menyebut sekitar 51 persen pendapatan daerah kini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Struktur penerimaan tersebut dinilai memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan.
Bagi Rudy, kebijakan ini bukan sebatas mengejar capaian administratif UHC. Yang lebih penting adalah memastikan setiap warga memperoleh akses terhadap layanan kesehatan saat dibutuhkan. “Itulah esensi pelayanan publik yang ingin kami hadirkan,” pungkasnya.