Navaswara.com – Keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah menjadi perhatian serius pemerintah. Di tengah aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada pasokan listrik yang andal, gangguan layanan menjadi persoalan yang tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga produktivitas warga dan dunia usaha.
Merespons kondisi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif agar pemadaman serupa tidak kembali terjadi.
“Pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap adanya pemadaman bergilir di beberapa daerah. Saya minta PLN segera melakukan langkah-langkah yang terukur dan komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak adanya lagi pemadaman,” ujar Bahlil usai prosesi penyalaan perdana bantuan pemasangan listrik baru di Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).
Menurut Bahlil, persoalan yang terjadi saat ini merupakan ranah teknis yang sepenuhnya berada dalam kewenangan PLN. Karena itu, perusahaan pelat merah tersebut harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan memastikan seluruh proses berjalan optimal.
Ia mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN untuk mendorong percepatan penanganan masalah dan memperkuat langkah-langkah pencegahan.
“Saya sudah berbicara langsung dengan Pak Dirut PLN. Saya minta segera dilakukan langkah mitigasi yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat,” katanya.
Bahlil menilai, keberhasilan menjaga keandalan pasokan listrik sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga sektor ekonomi. Oleh sebab itu, sistem pengawasan dan mitigasi operasional perlu diperkuat agar potensi gangguan dapat diantisipasi lebih dini.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga membantah anggapan bahwa pemadaman yang terjadi disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.
Menurutnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah memastikan kebutuhan batu bara PLN tersedia dan bahkan melebihi kebutuhan tahunan perusahaan.
“Total kebutuhan batu bara PLN sekitar 154 juta ton. Dari jumlah itu, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan batu bara nasional sebesar 180 hingga 190 juta ton dan yang sudah dikontrakkan mencapai 134 juta ton. Jadi tidak ada persoalan dari sisi pasokan batu bara,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa distribusi dan pengelolaan logistik hingga ke pembangkit merupakan bagian dari manajemen operasional PLN yang harus dijalankan secara optimal.
Karena itu, pemerintah meminta PLN segera menuntaskan berbagai kendala teknis yang menyebabkan gangguan pasokan listrik sekaligus memperkuat sistem pengendalian operasional di seluruh wilayah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan energi masyarakat dan dunia usaha. Keandalan pasokan listrik yang terjaga tidak hanya mendukung aktivitas sehari-hari warga, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan daerah.
Pemerintah berharap upaya percepatan yang dilakukan PLN dapat segera mengembalikan kondisi sistem kelistrikan secara normal sehingga masyarakat kembali memperoleh layanan listrik yang aman, andal, dan berkelanjutan.
Ikuti Navaswara.com untuk mendapatkan informasi terkini seputar energi, ekonomi, pembangunan nasional, dan berbagai kabar inspiratif dari seluruh Nusantara.